Setnov sebagai Tersangka, Begini Penjelasan KPK dan Sikap Golkar

by July 18, 2017 0 comments

JAKARTA,PenaMerdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sejumlah kalangan menyebut harus ada sikap tegas terkait kepemimpinan Setnov yang juga sebagai Ketua DPR-RI.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Ketua Umum DPP Golkar tersebut diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Selain itu penetapan Setnov sebagai tersangka juga karena ia diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Setnov diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Politisi partai berlambang Beringin ini disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa KPK pun meyakini adanya peran Setnov dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setnov.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK sebelum menetapkan Setnov sebagai tersangka saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

“Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp 574,2 miliar,” ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Maret 2017 lalu.

KPK juga saat itu menyebut akan ada tersangka lain yang akan dibidik, pasalnya lembaga anti rasua itu menilai janggal kalau korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu hanya melibatkan dua tersangka. Artinya Setnov sebagai tersangka merupakan pintu masuk juga untuk menyeret tersangka tersangka lain.

“Kalau potensi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun saya nggak yakin sih cuma dua orang saja yang ‘main’,” kata Agus.

Sementara itu dengan status hukum seperti ini, agar di parlemen tetap berjalan sejumlah pihak menanyakan terkait jabatan Setnov sebagai Ketua DPR.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku pihaknya menyerahkan mekanisme pergantian kursi ketua DPR-RI, melalui sistem dan mekanisme yang ada di parlemen setelah adanya penetapan Setnov sebagai tersangka.

“Karena kita negara hukum, ada sistem dan mekanismenya. Kami serahkan kepada DPR. DPR tentu akan mengambil langka-langkah yang ada, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di DPR ini,” kata Idrus di kediaman Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Usai mendengar keputusan KPK yang menetapkan Setnov sebagai tersangka, sejumlah pengurus DPP dan elite Partai Golkar langsung menggelar pertemuan tertutup di rumah pribadi Novanto.

Namun, ketika disinggung mengenai masa depan Novanto sebagai ketua DPR, Idrus mengaku belum bisa menyimpulkan.

“Kami tidak bicara itu (Novanto mundur dari Ketua DPR). Tentu kami akan lihat besok (hari ini,red), Setnov sebagai Ketua DPR pasti akan memberikan langkah-langkahnya,” ucap Idrus ketika ditanya soal langkah Golkar setelah penetapan Setnov sebagai tersangka KPK. (uki/dbs)

Berikan Komentar Anda

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.