Lagi, Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dikomplain Warga

by September 16, 2017 0 comments

Pelayanan Kantor Pertanahan

KABUPATEN TANGERANG,PenaMerdeka – Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kembali mendapat protes dari warga. Yusman Nor yang sebelumnya sudah melakukan gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten atas layanan di Kantor Pertanahan tersebut kembali mempertanyakan syarat pemberian map untuk pengurusan tanah.

Yusman Nor yang berlamat di Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang geram apalagi lantaran PNS yang bertugas pada Kantor Pertanahan tidak mengantongi etika saat melayani masyarakat.

Awal mula ia mengkomplain soal pelayanan Kantor Pertanahan karena Yusman pada Kamis 14 September 2017 lalu mendatangi kantor tersebut di kawasan Tigaraksan untuk meminta Map Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemecahan.

“Saat itu tidak mendapat respon dari petugas, malahan cibiran dan nada sinis dari petugas. Saat itu diberlakukan aturan atau kebijakan internal baru dari Kasubag TU dan yang dilaksanakan oleh Bapak Oman selaku Manajer Loket,” ucapnya menjelaskan.

Dimana dalam aturan tersebut menyatakan sebelum pemohon dapat menerima map permohonan maka wajib membawa berkas persyaratannya terlebih dahulu supaya diperiksa oleh Kordinator Bidang Tanah masing masing.

“Jadi saya mempertanyakan pelayanan kantor pertanahan apakah ada aturan tertulis yang mengatur tata cara pelaksanaan pengambilan map pendaftaran. Lalu dijawab oleh manager loket, dia bilang saya hanya melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh Kasubag TU,” tegasnya.

Kata Yusman menjelaskan, artinya tidak ada aturan tertulisnya hanya sebatas kebijakan saja. Kebijakan itu seharusnya lebih mempermudah pemohon dalam melakukan permohonan.

Logikanya bagaimana pemohon bisa menyiapkan berkas yang wajib disediakan sedangkan informasi terkait persyaratan tertera dibalik lembaran map permohonan.

“Dan lagipula nantinya proses pelayanan Kantor Pertanahan bisa memakan waktu lebih lama ketika map permohonan didapatkan akan tetapi lampiran belum diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan/atau pemberi kuasa,” ucapnya.

Dari sekian berkas yang diminta pada hari itu hanya 1 yang diberikan. Ini juga yang membuat ia kecewa.

“Permintaan saya hanya diberikan 1 lampiran pendaftaran tanah pertama kali,  1 lampiran pengukuran,  1 lampiran pemecahan sedangkan sisanya disuruh mengcopy sendiri,” ucapnya.

Lalu kembali Yusman mempertegas berkaitan pelayanan Kantor Pertanahan, untuk map dan lampiran pendaftaran tanah seharusnya disediakan dan dianggarkan oleh pihak setempat.

Mendengar pertanyaan seperti itu membuat Manajer Loket berang. Tiba tiba dengan nada tinggi dan sombong sambil tangan kanan merogoh kantong belakang untuk mengambil dompet.

“Pak Oman mengatakan dengan nada sinis, kok begitu saja repot. Kan tinggal potocopy aja,  kala kamu tidak punya uang ini saya kasih,” kata Yusman menirukan.

Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Kasubag TU selaku pemberi kebijakan dan Manager Loket dalam pelayanan Kantor Pertanahan bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku (asas pendaftaran tanah,  yaitu cepat murah dan sederhana).

“Bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS. Saya beranggapan bahwa PNS tersebut tidak beretika dalam melakukan pelayanan dan tdk seharusnya pejabat dgn jiwa dan moralitas seperti itu diberikan jabatan manager loket,” katanya geram.

Kalau dibiarkan akan tidak bagus, pelayanan Kantor Pertanahan harus maksimal bagi masyarakat baik yang sebagai yang dikuasakan atau pemohon langsung. (srn)

Komentar Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.