Walikota Risma Dukung Gugatan Peralihan Dikmen ke MK

Walikota Risma Dukung Gugatan Peralihan Dikmen ke MK

by June 9, 2016 0 comments

Spotlight

Mendikbud : Proses Peralihan Dikmen Rampung 2016, Febuary 2017 Action

Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan, dari hasil rakor kementrian yang berkepentingan

April 15, 2016

Peralihan Dikmen, Amarno : Sebuah Keniscayaan Praktisi Pendidikan

Praktisi pendidikan khususnya di wilayah Tangerang Raya sampai sekarang ini

April 14, 2016

Mengintip Pro-Kontra Pelaksanaan UU 23 Tahun 2014

PenaMerdeka – Pemberlakuan peralihan Pendidikan Menengah (SMA sederajat) Kota dan

April 1, 2016

Persoalan peralihan kewenangan pengelolaan bidang pendidikan menengah (Dikmen) ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) di Indonesia diprediksi belum berjalan mulus.

Bukan tanpa sebab, mengapa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini antusias mendukung warganya yang menggugat Undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Risma mengaku persoalan kota Surabaya dan sejumlah daerah lain di Indonesia mempunyai kemampuan berbeda untuk mengelola SMA/SMK secara lebih mandiri.

Karenanya menurut Risma berharap gugatan yang dilayangkan oleh warga Surabaya dapat diterima oleh majelis hakim MK.

“Ya harapan saya pengelolaan SMA dan SMK tetap di Surabaya. Sehingga, kami bisa menangani anak-anak secara komprehensif,” ujar Risma, di MK, Jakarta, Rabu (8/6).

Menurut Risma, persoalan yang berkaitan dengan anak-anak tidak hanya pada pendidikan dalam arti formal. Tetapi, aspek informal juga menjadi bagian pendidikan.

“Masalah pendidikan, bukan hanya sekedar anak itu sekolah. Bukan. Tapi, bagaimana menangani anak ini secara komprehensif. Kalau tidak, ya anak kita ini pintar tapi dia enggak mau tahu orang lain, dia egois,” kata dia.

“Jadi bukan hanya pendidikan, itu bahaya sekali kalau kita hanya ngomong, apalagi kalau ngomong hanya nilai, waduh itu bahaya sekali. Itu jadi jahat anak itu,” tuturnya.

Menurut Risma, dalam menangani persoalan pendidikan terhadap anak, kewenangannya harus dilimpahkan kepada kepala daerah. Kepala daerah, kata dia, sudah seharusnya dibebankan tanggung jawab tersebut.

“Itu harus memang diberikan kepercayaan daerah, Bupati, Wali Kota harus dipaksa bertanggung jawab kepada pemberdayaan manusia yang ada di kota (masing-masing),” katanya menjelaskan.

Sebelumnya, gugatan uji materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) diajukan oleh empat orang wali murid di Surabaya ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka tidak sepakat atas adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi terkait pendidikan.

Pasal yang diuji dalam perkara ini adalah Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan.

Para pemohon menilai, pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan kerugian konstitusional.

Dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU Pemda akan berdampak pada beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah hanya kepada pemerintah daerah provinsi.

Pemindahalihan ini akan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara mandiri mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan tingkat menengah yang diterapkan di daerahnya masing-masing.

Adapun kerugian potensial yang akan diterima para pemohon setelah berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) UU Pemda yakni hilangnya keuntungan konstitusional dalam jaminan pelayanan pendidikan yang telah diterima para pemohon sebelumnya.

Landasan gugatan para pemohon dalam masalah ini yakni kemampuan Kota Surabaya membiayai sendiri pendidikan SMA/SMK serta persoalan tersebut harusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah kepada warganya. (wahyudi/dbs)

Berikan Komentar Anda

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.