Intruksi Jokowi, 2017 Program E-Budgeting Daerah Harus Terealisasi

Sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara mendorong penerapan e-Goverment, salahsatunya pelaksanaan program e-Budgeting di pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan penerapan e-budgeting contohnya Kota Bandung yang ternyata mampu menghemat anggaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan e-budgeting paling lambat tahun 2017. Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Smart City Forum (ISCF) di Bandung, Jumat (2/9).

“Kota Bandung bisa menghemat 1 triliun dengan menghapus 1200 kegiatan. Selain itu, Pemprov DIY telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada tahun 2014 menjadi hanya 854 kegiatan,” ujar Asman.

Menurut Menteri PANRB, pelaksanaan e-budgeting menuntut adanya komitmen pimpinan. “Tanpa political will, sulit menerapkannya,” jelas Asman.

karena itu, melalui forum ISCF 2016, Asman mendorong pemda untuk menerapkan Smart City yang di dalamnya termasuk e-budgeting.

Acara ICFS ini akan diadakan tiap tahun untuk sharing knowledge. Di Acara ini dihadiri sejumlah bupati dan walikota itu, beberapa kepala daerah melakukan penandatanganan MoU untuk mengikat komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan konsep Smart City.

Asman menambahkan, penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan konsep tersebut dan Menteri PANRB akan segera membuat Surat Keputusan (SK) Menteri. “Untuk mewajibkan seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti kegiatan ini setiap tahunnya, sehingga penerapan smart city di lingkungan pemda akan semakin cepat terwujud,” tandasnya. (shelli)