Pendidikan Madrasah Banten Potret Miris Provinsi Berlabel Agamis

Pendidikan Madrasah Banten Potret Miris Provinsi Berlabel Agamis

by November 27, 2016 0 comments

PenaMerdeka – Banten mengaku sebagai kota sejuta santri, sejumlah kota kabupatennya bahkan sudah lebih dulu menyandang moto kota agamis. Tetapi mendukung soal kebutuhan dasar pendidikan Madrasah rasanya belum sepenuhnya pemerintah pusat dan daerah mendukung harapan masyarakat.

Sebagai kota agamis sejatinya memang perangkat sarana dan prasarana serta akses infrastruktur seperti sekolah berwawasan agama sekelas pendidikan madrasah harus ditingkatkan. Karena berbicara kebutuhan sangatlah urgen dan perlu dukungan pemerintah. Artinya peran pemerintah daerah seperti kota dan kabupaten yang ada di Banten pun lantaran mengantongi moto agamis harus menyokong peran tersebut.

Pada tahun 2015 lalu seperti dikutip Antara.com tercatat sebanyak 725 gedung madrasah di wilayah Provinsi Banten dalam kondisi rusak berat, sementara ada sekitar 520 unit gedung lainnya dalam kondisi rusak ringan,

Disebutkan Kanwil Kemenag Banten madrasah di seluruh wilayah Provinsi Banten saat ini tercatat ada sebanyak 3.364 madrasah dari berbagai tingkatan pendidikan, baik pendidikan madrasah yang dikelola pemerintah atau madrasah negeri atau sekolah  yang dikelola oleh masyarakat atau swasta.

Anggaran untuk perbaikan gedung dalam setiap tahunnya sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di Banten. Paling dalam setahun hanya sekitar Rp200 juta sampai Rp300 jutaan untuk perbaikan bangunan gedungnya. Pada tahun itu bangunan yang rusak tersebut diantaranya untuk sekolah Raudhlatul Athfal (RA) ada sebanyak 200 unit yang rusak berat, kemudian 250 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola masyarakat atau swasta yang juga rusak berat. Selain itu Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta ada 200 unit yang kondisinya rusak berat, serta sekitar 75 gedung Madrasah Aliyah (MA) swasta juga kondisinya rusak berat.

Dan siswa yang sekolah di madrasah tersebut jumlahnya mencapai 355.076 orang. Sedangkan jumlah gedung madrasah di Banten yang kondisi rusak ringan ada 520 unit bangunan, diantaranya 75 gedung madrasah RA, 125 gedung madrasah ibtidaiyah (MI) swasta, ada lima unit madrasah ibtidaiyah (MI) negeri, 250 gedung MTs swasta, 10 bangunan madrasah MTS negeri, 50 unit bangunan madrasah aliyah (MA) swasta serta ada lima unit madrasah aliyah negeri yang kondisi bangunannya rusak ringan.

Kepala Kanwil Kemenag Banten Agus Salim mengakui anggaran untuk perbaikan pendidikan madrasah di Kanwil Kemenag Banten selama ini masih minim, karena dari keseluruhan anggaran yang ada di Kanwil Kemenag Banten, sekitar 80 persen untuk kebutuhan lainnya dan 20 persen untuk fisik termasuk diantaranya bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah madrasah.

“Dari sekitar Rp1,7 triliun pada tahun ini 80 persennya dialokasikan untuk non fisik seperti pendidikan dan belanja pegawai. Kami juga akan meminta kepada pemeritah pusat supaya untuk bantuan madrasah ini ditingkatkan,” kata Agus Salim beberapa waktu lalu.

Peran guru pendidikan madrasah

Begitu juga dengan nasib Guru pendidikan agama meskipun memegang posisi penting tetapi dari jumlah dan kualitas kompetensi masih jauh dari harapan. Padahal disebutkan banyak pihak bahwa peran mereka salah satunya, mencegah dan mengatasi isu radikalisme sejak di lingkup sekolah.

Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil sekarang berada di tangan pemerintah pusat, bukan lagi di tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengusulkan kuota guru saja sudah tidak bisa. Isu guru di madrasah yang berada di bawah kendali Kementerian Agama harus segera ditangani karena jumlahnya sudah mencapai 76.551 sekolah (94,93 persen berstatus swasta).

Persoalan guru yang berada di bawah tanggung jawab Kemenag, yakni di madrasah, berat karena mayoritas madrasah berstatus swasta. Ini berarti kendali sekolah tersebut berada di badan penyelenggara sekolahnya. Jumlah guru non-PNS di madrasah bertambah terus. Dari jumlah total guru di bawah Kemenag yakni 813.590 guru, masih ada 535.312 guru yang belum disertifikasi.

Penanganan pendidikan madrasah memang sulit karena sebagian besar swasta. Tetapi ini tetap kewajiban pemerintah sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional. Jangan menomorduakan pendidikan agama. Namun paling tidak pemikiran untuk menambah jumlah sekolah negeri madrasah merupakan solusi juga untuk dilaksanakan. (redaksi)

Komentar Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.