BPJS Akhirnya Sambangi Pemprov Banten Koordinasi Soal Jaminan Kesehatan Gratis
BANTEN,PenaMerdeka – BPJS Pusat akhirnya menyambangi Pemprov Banten terkait koordinasi penyelesaian jaminan kesehatan 2 juta penduduk Banten yang belum tercover premi BPJS.
Kedatangan rombongan BPJS pada Rabu (21/3/2018) lalu yang dipimpin Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris adalah buntut penolakan Kemenkes RI atas permintaan Pemprov Banten untuk menanggulangi program kesehatran gratis warga miskin dengan hanya menggunakan e-KTP.
“Dia (BPJS) datang ke sini bentuk keseriusan dan penghargaan kepada Gubernur. Sebelumnya kami ingin masyarakat yang belum dapat jaminan kesehatan dari BPJS bisa tetap ditanggung Pemprov, boleh dong Gubernur membantu tanpa diperdebatkan soal kewenangan. Masa mau bantu tidak boleh,” kata Wahidin Halim (WH) ditemui di KP3B, Kamis (22/3/2018).
Menurut WH, kondisi saat ini masyarakat yang belum punya BPJS kesulitan masuk RS. Dirinya meminta pihak RS untuk tidak menolak warga miskin yang ingin berobat.
Pemerintah daerah pun diakui sudah membayar premi, namun belum bisa menanggung semua karena data penerima bantuan yang belum jelas.
“Kita akan hitung dulu berapa orang miskin yang diintervensi dalam jaminan kesehatan BPJS, yang wajib membayar sendiri, dan yang ditanggung perusahaan. Setelah data selesai nanti kita akan bertanggung jawab orang miskin di masing-masing daerah,” jelasnya.
Memang kata dia, saat ini masih ada masyarakat miskin yang sudah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Ia juga akan mendorong masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membayar premi BPJS.
“Kita belum hitung orang yang betul tidak mampu diluar orang miskin. Bagi yang tidak berkemampuan pemda intervensi akan membiayai. BPJS juga sepakat tujuan akhir orang sakit harus mendapat pelayanan yang maksimal,” terangnya.
“Kita tunggu data BPJS mana yang sudah mampu membayar BPJS dan berapa lagi yang belum dapat jaminan BPJS. Asumsi saya datanya akan berkurang dari dua juta orang yang direncanakan,” tandas mantan Walikota Tangerang dua periode.
Sementara, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan. Andayani Budi Lestari mengatakan, pihaknya menemui Gubernur Banten untuk melakukan sharing bagaimana bisa melindungi rakyat Banten apabila sakit.
“Pada intinya Gubernur akan hadir memberikan akses finansial, kalau sakit bisa akses pelayanan. Gubernur pasti hadir untuk rakyat Banten,” katanya.
Selanjutnya, BPJS dan Pemprov Banten akan menetapkan skema pelayanan. Saat ini, ujar Andayani, masih perlu menyiapkan data. Pihaknya akan hitung berapa yang akan dibantu dan skema yang paling baik seperti apa.
“Ini kan program nasional yang perlu didukung daerah. Untuk jumlahnya tidak sampai 2 juta makanya dipastikan dulu anggkanya berapa, siapa orangnya dan tinggal dimana yang akan dapat jaminan kesehatan BPJS,” papar dia.
Ditambahkan Andayani, BPJS Kesehatan bersama stakeholder yang ada masih akan menyamakan persepsi termasuk dengan rumah sakit yang ada. Bagi yang punya BPJS pasti dilayani dengan baik dan yang mempunyai KTP pun akan dilayani. (wahyudi)