Angka Pengangguran Tinggi, Karena Industri Banten tidak Serap Tenaga Lokal

by 2017-10-07 0 comments

Tenaga Lokal

BANTEN,PenaMerdeka – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten, Ahmad Saukani, menyebut ratusan industri di Banten belum memprioritaskan tenaga lokal sebagai karyawan.

Menurutnya, hal itu yang menjadi penyebab pengangguran di tanah jawara tersebut masih sulit ditekan. Ia menjelaskan, selama ini investor sangat mudah untuk melakukan ijin usaha di sejumlah tempat.

Namun, kata dia, seharusnya kemudahan itu harus juga dibarengi dengan pengawasan rekrutmen buruhnya apakah tenaga lokal alias pribumi ataukah asing.

“Pastikan bahwa kedatangan investor itu membawa dampak positif terhadap pengangguran, dari informasi data data kedinasan kayaknya belum, sektor tenaga ahli juga selalu menyerap negara asal pengusahanya,” kata Ahmad Saukani kepada wartawan ditemui seusai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD SPN Provinsi Banten di Hotel Ratu Kota Serang, Sabtu (7/10/2017).

Baca juga:  Banten Darurat Lahan Pertanian, Disebut Lantaran Reforma Agraria Mandek

Dalam kesempatan itu ia juga menegaskan bakal terus berusaha melakukan komunikasi agar Pemerintah Provinsi Banten terus merespon persoalan ini.

Bagi tenaga lokal yang terkena PHK juga kata dia akan diupayakan kembali bekerja di perusahaan lain wilayahnya masing masing. Makanya pihaknya akan intens melakukan komunikasi kepada Pemprov Banten.

“Kita harus menyuarakan itu, sampai pemerintah merespon dan punya sistem bagaimana cara mengawasi perusahaan. Banten banyak perusahaan, perluasaan industri, supaya bisa menyerap tenaga kerja pribumi,” ucapnya.

Di tempat sama, Iwan Kumawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPN, soal pemberian upah kepada tenaga lokal menyebut bahwa di Indonesia masih ada sejumlah perusahaan yang menggaji tidak sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan atau Upah Minimum Rata-rata (UMR).

Menurutnya, persoalan itu juga menjadi poin yang terus diperjuangan SPN ketika melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan. (rhn)

Bagikan Artikel ini

Komentari Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.