Pengawasan Polisi di Proyek Dana Desa, Pengamat : Jangan Seremoni

Proyek Dana Desa, Pengamat : Jangan Seremoni

JAKARTA,PenaMerdeka – Pengawasan realisasi proyek dana desa yang kini melibatkan unsur kepolisian dikatakan pengamat tidak tepat justru terkesan seremoni. Pasalnya, saat ini saja sudah ada indikasi sejumlah institusi dalam pusaran penyelewengan dana desa.

Seperti diketahui, anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek di seluruh Indonesia sejak Jumat (20/10/2017) kemarin diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa.

Pemberian tugas pengawasan proyek dana desa merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.

Yusman Nur, Aktivis Anti Korupsi yang kerap menyoroti pembangunan desa mengaku harus kesulitan hanya untuk meminta transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran di desa.

Ia mencurigai aparat dan sejumlah pejabat serta instansi pemerintah sudah masuk ke lingkaran korupsi dana desa.

Contohnya, saat ia meminta informasi ke Desa Tapos dan Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Tidak digubris oleh aparat setempat.

“Lalu saya upaya gugat ke Komisi Informasi (KI) Banten supaya dikeluarkan keterangan penggunaan proyek dana desa. Kembali saya mengalami nasib serupa. Gugatan saya ditolak KI Banten dengan alasan tidak tidak masuk akal,” katanya lulusan sarjana hukum menegaskan kepada PenaMerdeka.com, Sabtu (21/10/2017).

Menurutnya, sekarang ini dengan kasus di atas artinya pemerintah pun masih belum bisa mengawasi penggunaan dana desa secara menyeluruh.

Kata Yusman menegaskan, ada sejumlah faktor penyelewengan bisa terjadi, selain minimnya sistem pengawasan, indikasi kepentingan balik modal biaya yang tinggi saat mencalonkan sebagai kepala desa bisa jadi motivasi oknum untuk menyelewengkan dana itu.

Ditambah secara SDM Kepala Desa rata rata masih banyak yang terbelakang. Sehingga banyak dipastikan pengelolaan proyek dana desa menjadi tidak tepat sasaran.

Maka itu kata Yusman, sekarang sebaiknya pemerintah harus segera membuat aturan hulu ke hilir dari ke tiga kementrian terkait dahulu. Sebab itu yang utama, sekarang regulasinya masih tumpang tindih.

“Bukannya ragu sama kepolisian untuk mengawasi atau menciduk oknum aparat kalau kedapatan berbuat korupsi. Pengawasan ke Kapolsek saja kelihatannya tidak jelas,” kata Yusman.

Kembali ia mencontohkan, pada tahun 2016 ada sebanyak 932 laporan pengaduan masyarakat terkait proyek Dana Desa. Tahun 2017 sudah ada 300 lebih laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa.

Kemudian kendati dari data Kemendesa PDTT Hingga 12 Maret 2017, dari dana desa sudah terbangun berbagai infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan desa sepanjang 66.884 km, dibangunnya 12.596 unit irigasi, 5.119 km jembatan, dan 1.819 pasar desa.

“Namun tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan. Tahun ini saja ada senilai Rp 60 triliun yang digelontorkan untuk 74. 910 desa. Harusnya progres pembangunannya lebih banyak,” ucapnya.

Dari situ bisa kita lihat bahwa aparat desa tak manut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang proyek dana desa.

Kembali Yusman menerangkan, kendati penindakan pidana korupsi ini belum maksimal, tetapi sudah tercatat sebanyak 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses penegak hukum pada 2016 sampai pertengahan 2017.

“Yang perlu dicatat polisi adalah bagaimana kedepan jika pejabat dilingkup atasnya juga bermufakat korupsi,” katanya

Apakah berani Kapolsek menegakan korupsi kalau ada pejabat tingginya masuk di situ. Jadi karena sudah di MoU kan,  makanya nanti dalam pelaksanaanya jangan seremoni saja.

“Polisi harus jaga amanat itu, jangan seremoni. Sebab duit ini yaa untuk masyarakat desa,” tegas Yusman.

Sebab kata dia menandaskan, kasus kongkalingkong petinggi daerah melakukan penggelapan proyek dana desa terjadi di Pamekasan Madura,  yang melibatkan Bupati Achmad Syafii Yasin, Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Indra Prasetya dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi.(sarinan/redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah