Dianggap Langgar Jam Operasional, Kades Perempuan Ini Sidak Mobilisasi Tambang

BOGOR,PenaMerdeka – Dianggap telah melanggar kesepakatan pembatasan jam operasional antara Muspika Kabupaten Bogor dan mobilisasi kegiatan pengusaha tambang, Kepala Desa (Kades) Parungpanjang, Nina Hasyim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jalan M Toha Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Didampingi Babinsa Desa Parungpanjang, Ketua LPM Parungpanjang, dan Linmas Desa Parungpanjang, Nina sapaan sang Kades langsung menghentikan dua unit truk yang kedapatan sedang melintas di jalam M Toha.

“Jalan M Toha Parungpanjang mengalami kerusakan dan sering memakan korban jiwa akibat dilewati kendaraan-kendaraan berat. Kita harus menertibkan jam operasional lalulintas truk,” terang Nina kepada PenaMerdeka.com, Senin (15/1/2108).

Pihaknya marah dan kesal lantaran, pada waktu larangan melakukan operasional, masih saja ada truk yang melanggar dan nekat melakukan aktivitas di jalan M Toha.

“Saya sebenarnya sedih dan tidak tega menyetopnya, tapi saya lebih sedih lagi kalau sampai ada korban korban jiwa akibat kecelakaan,” ujarnya.

Lebih dalam ia mengatakan, pada pukul 06.00 sampai dengan 08.00 pagi, volume kendaraan di jalam M Toha sedang padat, lantaran masyarakat Parungpanjang banyak yang beraktifitas. Perlu penegasan pemberlakuan jam operasional.

“Kita sebelumnya sepakat, pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 truk dilarang beroperasi, karena masyarakat banyak yang beraktifitas, baik yang bekerja maupun anak–anak yang bersekolah,” terangnya.

Dalam sidak, kades yang di kenal ramah dan murah senyum itu sempat berdialog  dengan sopir yang kedapatan melintas di saat jam larangan operasional masih berlaku.

“Tadi, mereka bilang tidak tahu karena tidak ada petugas yang jaga. Ya, saya bilang kamu kan warga Parungpanjang seharusnya kamu mengerti dan mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan demi kelancaran dan keselamatan kita bersama,” paparnya.

Dirinya menambahkan, dalam sidak kali ini, pihaknya hanya memberi himbauan kepada para sopir, agar tidak melintas sesuai dengan kesepakatan jam operasional waktu yang telah disepakati dan tidak diberi sangsi penilangan.

“Kita hanya memberi himbauan, kalau yang memberi sangsi tilang itu kewenangan kepolisian,” tandasnya. (aputra)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah