Pembahasan Raperda LP2B Terganjal Perda RDTR Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI,Pena Merdeka – Pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih terganjal dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Pasalnya, sementara ini Perda RDTR hingga kini masih dalam tahap evaluasi di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan,  rencananya agenda pembahasan Raperda LP2B akan diajukan Triwulan I bulan ke 3 atau tepatnya di bulan Mei 2018 mendatang.

“Naskah akademiknya sudah jadi, tinggal diajukan ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk dibahas,” kata Nur Chaidir kepada Wartawan, Jumat (25/1/2018).

Terang dia, persoalan yang saat ini dihadapi adalah pembuatan data dan informasi geospasial skala besar berupa peta yang menampilkan kondisi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.

“Kita akan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial untuk membuat petanya dan tetap kita harus merujuk ke Perda RDTR,” terangnya.

Kepala DPPK Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim menuturkan pembahasan Raperda LP2B merupakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengamankan dan menyelamatkan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Lahannya yang diusulkan di Raperda LP2B itu sebanyak 33 ribu dari 48 ribu hektare lahan pertanian yang masih tersisa di Kabupaten Bekasi dan tersebar di 13 dari 23 Kecamatan yang ada,” tutur Karim.

Adapun kecamatan dengan sisa luas lahan pertanian terbesar berada di Kecamatan Pebayuran dengan luas mencapai 8.362 hektare, disusul Sukakarya dengan luas 4.447 hektare, Sukawangi dan Tambelang dengan luas 3.139 hektare, Sukatani dengan luas 2.413 hektare.

Di Cikarang Timur 2.323 hektare, Karang Bahagia 2.284 hektare, Cabang Bungin 1.759 hektare, Kedungwaringin 1.638 hektare, Cibarusah 1.591 hektare, Serang Baru 1.141 hektare, Bojongmangu 700 hektare dan Cibitung 52 hektare.

“Pembahasan Raperda ini jadi penting, sebab lahan pertanian di 10 kecamatan lainnya sudah habis menjadi perumahan dan industri sehingga tidak kita masukan di Raperda LP2B ini,”  bebernya.

Sementara itu. Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin mengatakan, pada Triwulan I di tahun 2018, DPRD Kabupaten Bekasi hanya membahas dua Raperda yakni Reperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Retribusi Pajak.

“Yang lainnya bertahap. Sementara pembahasan Raperda LP2B sendiri belum karena dari Dinas terkait belum ada laporan tentang peta besar RDTR itu sampai di mana? Itu kan penting korelasinya dengan LP2B,” tukasnya. (ewwy)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah