Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

BUMD Agrobisnis, Membangun Ekonomi Tani Banten?

BANTEN,PenaMerdeka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggagas badan usaha milik daerah (BUMD) Agrobisnis. Rencananya perusahaan plat merah ini nantinya mampu mamanejerial dan menjadi fasilitator pengelolaan petani dari pra dan pasca panen, distribusi hulu hilir, penstabilan stok serta harga.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Banten, Babar Suharso mengatakan, pembahasan Raperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk hasil usaha tani Agro Bisnis sudah melewati dua agenda.

“Sudah ada penyampaian paripurna Gubernur yang diwakili Pak Wakil Gubernur. Penyampaian pandangan dari Fraksi di DPRD Banten soal BUMD Agrobisnis juga sudah,” kata Babar kepada PenaMerdeka.com, Minggu (28/1/2018).

Ia menambahkan, bahwa pembahasan Raperda BUMD tersebut disetujui oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD Banten. Ini menjadi penting juga, sebab wakil rakyat tersebut kata dia sangat mendukung program dari Pemprov karena dengan kondisi tanah yang bagus dan lahan yang masih luas kedepan jika dikelola dengan benar sektor hasil pertanian ini bagus buat diserap untuk kebutuhan lokal bahkan ekspor.

“Pada Selasa (30/1/2018) akan ada jawaban atas pandangan frasksi oleh Pak Gubenur Banten,” ucapnya menegaskan.

Mihdar Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bumi Tani Anugerah di Desa Bumijaya, Ciruas, Kabupaten Serang soal pembentukan BUMD Agrobisnis bentukan Pemprov Banten menyebut secepatnya dilakukan. Keberpihakan pemerintahan kepada petani harus benar dirasakan.

Pasalnya selama ini saat panen padi terjadi di Banten, betul akan terjadi surplus, namun demikian dilapangan faktanya, 1 bulan setelah panen terjadi gabah hilang entah kemana.

“Ahirnya Banten sebagai salah satu lumbung pangan nasional tak pernah terwujudkan. Beras yang ada di Pasar Rau Serang kebanyakan bukan dari daerah setempat. Tapi dari luar Serang seperti dari Karawang dan Jateng,” kata Mihdar.

Mihdar mencontohkan, sentra-sentra di Kabupaten Serang utamanya di desa Beneran dan desa Pandangan Kecamatan Ciruas, Serang, gabahnya disuplai dari Lampung dan Palembang.

Dengan kondisi demikian jumlah petani semakin semakin menyusut. Mereka frustasi, faktor menyusutnya jumlah petani bukan saja lantaran harga yang tidak menguntungkan. Tetapi juga berbarengan semakin menyusutnya lahan karena beralih ke sektor properti dan industri.

“Jumlah lahan yang tersisa saat ini luasnya tidak kurang dari 201.566 ha. Terdiri sawah irigasi seluas 104.030 ha (51,61%), lahan sawah non irigasi seluas 97.537 ha (48,39%), dan lahan ladang (huma) seluas 76.660 ha,” ucapnya.

Kenapa sangat perlu adanya BUMD Agrobisnis, Mihdar menyebut kebutuhan akan beras semakin besar jumlahnya. Kemarin saja dengan kelangkaan gabah, harga beras sempat menyentuh ke harga Rp1300/kg, tentu masyarakat kelimpungan mencari bahan pokok tersebut.

Sementara pemerintah sibuk membangun pencitraan, membangun opini, antara satu mentri dengan mentri lainnya sibuk saling mengeluarkan statement yang kontraproduktif.

“Menteri Perdagangan mengatakan perlu adanya impor beras, sementara Presiden mengatakan tak perlu impor beras.”

“Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang serta Kota Serang sangat diandalkan. Yang terpenting harga hasil petani bisa dibeli dengan harga bagus. Dan Pemrov bisa melakukan itu. Bertani 5 tahun bisa memenuhi kebutuhan 50 tahun kebutuhan makan,” ucapnya.

Sekarang ini sinergi antar dinas terkait nelum dirasakan, utamanya Dinas Ketapang, Indag, dan Pertanian serta yang lainnya harus membangun kerja koordinasi yang baik. Pasalnya selama ini masyarakat petani kerap dirugikan oleh peran Tengkulak yang menjatuhkan harga hasil pertanian. (wahyudi/tim redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan