Ini Sanggahan Pemkab Tangerang Terkait Penolakan Penataan Kawasan Dadap

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsyad dalam pertemuan bersama warga Dadap dan Komnas HAM menyatakan bahwa kawasan tersebut akan ditata sebagai tempat yang nantinya bakal menguntungkan masyarakat setempat.

“Jadi soal issu yang beredar kalau kawasan tersebut akan dikelola oleh swasta tidak benar. Lahan itu kan milik pemerintah. Justru kami ingin wilayah itu ditata lebih baik. Karena kawasan itu masuk dalam kategori kumuh,” kata Sekda.

Anggarannya menurutnya berasal dari APBD dan penggelontoran dana CSR.

Namun demikian terkait issu yang beredar soal perkara korupsi reklamasi Jakarta yang tengah ditangani KPK ia mengakui bisa saja mempengaruhi opini di masyarakat.

Mangkanya kata Iskandar menyatakan, setelah mendapat kesepakatan dari Ombusdman, justru Pemkab Tangerang ingin menegaskan dan meyakinkan disana akan dibangun rumah susun, pusat kuliner, pelabuhan untuk nelayan, tempat pendidikan serta pengelolaan hasil laut (Lelang), kawasan hijau dan yang lainnya. Cuma ia melanjutkan warga harus direlokasi dahulu ketempat yang sudah disiapkan.

Dan Sungai Prancis akan dibangun turab untuk mengantisipasi luapan rob dari laut. Karena kata Sekda beralasan bahwa masyarakat di sana kerap terkena banjir imbas rob tadi.

Ia kembali menegaskan, apalagi bahwa dikawasan itu penduduknya banyak yang bergantung kepada hasil nelayan, buruh dan bahkan dari usaha tempat prostitusi yang ada disitu. Tetapi saat ini untuk tempat usaha prostitusi sudah tidak ada lagi.

Dalam proses pendataan masyarakat sebelumnya berjalan kondusif. Bahkan para RT dan RW nya mendampingi langsung. “Tidak ada persoalan. Tapi dari masa rehat sebelum pelaksanaan sebagian masyarakat masuk angin,” ucapnya menegaskan.

Pihak Pemkab pun menyangkal sejak akan direncanakan dibangunnya kawasan itu masyarakat tidak dilibatkan. “Kan baru Pra Master Plane, jadi tidak dilibatkan. Nah nanti masyarakat akan dilibatkan terkait masukan dan solusinya. Justru kami akan banyak meminta masukan dari masyarakat setempat, tandas Mirsyad.

Dalam acara pertemuan warga Dadap dan Komnas HAM di Pendopo Bupati di Jalan Ki Asnawi, Kota Tangerang, Kamis (9/6/2016) tersebut dihadiri sejumlah perwakilan diantaranya Angkasa Pura II, BPN Kabupaten Tangerang, Ulama, Komnas HAM, dan Warga Dadap, Kodim 0506/Tgr dan perwakilan Polresta Tangerang. (herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jazuli Abdilah ICMI Kota Tangerang
Disarankan