Buwas Jadi Dirut Bulog Disebut Cocok Bakal Berantas Mafia Pangan
JAKARTA,Pena,Mereka – Direktur Utama (Dirut) Jabatan baru yang ditempati Purnawirawan Jendral Polisi Budi Waseso (Buwas) dinilai sejumlah kalangan tepat. Dan potensinya lantaran dari pengalamannya bisa membongkar mafia pangan.
Syahroni, Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), menyebut Buwas tipikal yang berani mengambil keputusan termasuk memperbaiki sistem pangan.
Pasalnya kata Syahroni, dia merupakan sosok tegas dan berani sehingga potensial untuk mampu memberantas mafia pangan hingga ke akar-akarnya. Karena pengalamannya pernah menduduki jabatan strategis dan dinilai berhasil.
“Buwas pernah menangani mafia pungli ketika di Bareskrim dan memberantas mafia narkoba ketika di BNN. Ada modal pengalaman untuk membongkar mafia perpanganan nasional,” katanya, di Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Apalagi saat ini ketika bangsa kita bakal menghadapi bulan suci Ramadhan. Momentum proses pergantian di pucuk Dirut Bulog sangat tepat juga.
Menurut dia, harga beberapa komoditas pangan masih di atas harga acuan penjualan pemerintah sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 26 tahun 2017.
Syahroni mengatakan, stabilitas harga pangan harus dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan baik dan harus didorong juga untuk memberantas mafia pangan.
“Kalau tidak dibereskan menjelang Ramadhan dan Lebaran maka akan memiliki dampak ekonomi dan politik negara ini. Bahkan ada kecenderungan isu pangan ini dipolitisasi oleh sekelompok orang,” ucapnya.
Menyikapi kondisi ini kata alumnus Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang itu hendaknya pemerintah memiliki resep yang berkelanjutan untuk menstabilkan harga komoditas pangan.
“Pemerintah perlu mengaktifkan satgas pangan untuk melakukan upaya-upaya komprehensif mengatasi harga dan mafia pangan,” katanya.
Pemerintah melalui lembaga terkait juga dinilainya perlu menginventarisasi peta produksi komoditas pangan secara valid, mengatur jalur distribusi yang pendek, dan yang terpenting melakukan edukasi ke konsumen terkait harga acuan penjualan pemerintah. (riri/dbs)