Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pungli KTP di Kunciran, Pengamat: PR Pemkot Tangerang Soal Clean Governance

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Keterangan Muhamad Arasy Arfin (45) dan Yulianti (50) keluarga tak mampu asal Jalan Gempol, Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang dirugikan lantaran adanya dugaan pungutan liar (pungli) KTP, KK, oknum pegawai kelurahan disebutkan harus ditindak tegas.

“Kelakuan pegawai kelurahan memungut biaya pembuatan administrasi kependudukan memang kerap ditemui. Bicara birokrasi bersih (clean governance), dalam kasus ini persoalan hukumnya harus dibongkar kalau mau bicara soal tata kelola good government juga. Terapi, biar yang lain kapok,” ucap Suhendar pengamat Hukum Pidana, dihubungi penamerdeka.com, Kamis (3/5/2018).

Doktor hukum pidana ini menambahkan, Camat Pinang jangan berkoar saja harus ada pembuktiannya. Keterangan dari korban bisa ditelusuri. Berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan menelusuri dugaan pungli KTP, KK dan lainnya sampai menangkap oknum pegawai kelurahan itu.

“Pegawai atau pejabat kelurahan maupun kecamatan yang meminta sejumlah uang dalam memberikan pelayanan, termasuk perbuatan tindak pidana korupsi pemerasan. Sebab biaya pembuatan KTP, KK atau administrasi kependudukan itu tidak ada dasar hukumnya, kalau dilakukan itu pungli,” ucapnya.

Pembuatan administrasi KTP dan KK sudah menjadi program nasional yang dibiayai APBN, sehingga tidak ada biaya alias cuma-cuma. Parahnya padahal korban bernasib kurang mampu bahkan untuk makan saja harus mengkomsumsi dari makanan sisa yang diambil dari sampah.

“Oknum kelurahan yang telah memungut Rp2 juta jelas melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, kepolisian atau kejaksaan juga harus aktif segera melakukan pemeriksaan kasus pungli KTP dan lainnya,” kata Suhendar menegaskan.

Secara umum kendati sudah ditangani, kata dosen ilmu hukum pidana ini di salah sartu iniversitas Tangerang menyebutkan, ada kegagalan Pemkot Tangerang karena membiarkan warga Negara hidup tanpa perlindungan dan tersentuh program pemerintah.

“Ke enam anaknya saja terlantar sampai sekarang belum mengenyam pendidikan. Padahal pendidikan hak absolut warga Negara. Meskipun sudah ditangani pihak pemerintah, tetapi persoalan hukumnya harus dibereskan,” tandas Suhendar.

Diberitakan sebelumnya, nasib keluarga Muhamad Arasy Arfin (45) dan Yulianti (50) berkehidupan miskin. Belakangan dikabarkan sempat mengurus administrasi kependudukan lantaran rumah yang ditinggalinya terbakar sehingga KTP, KK serta Akte Kelahiran anaknya juga ludes dilalap si jago merah.

Hanya saja meskipun sudah membayar uang senilai Rp2 juta, korban dikabarkan ditipu lantaran oknum yang mengaku pegawai kelurahan yang melakukan pungli KTP, KK dan Akta Kelahiran tak kunjung memberikan admisnistrasi kependudukannya tersebut. (aputra)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...