Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Belajar Kasus Etik KPU Tangsel, Pengamat: Poin Calon Komisioner di Timsel Rawan Subjektif

BANTEN,PenaMerdeka – Kasus etik komisioner KPU Kota Tangsel yang sedang dalam proses hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disebut pengamat karena bentuk lalainya Tim Seleksi (Timsel) dan KPU menentukan calon penyelenggara pemilu yang bersih.

Kata Memed Chumeidi pengamat politik asal Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT), awal mula calon KPU sebelum ditetapkan, prosesnya ada di Timsel dan KPU-RI.

“Kasus etik komisioner di KPU Tangsel karena disinyalir masih aktif di partai seharusnya sudah bisa diditeksi dari awal juga. Keterlibatan masyakarakat siapa calon penyelenggaranya belum maksimal,” ucap Memed.

Lagi pula untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu dan KPU hingga jajaran ke bawahnya mesti didukung integritas calon sejak dia mendaftar.

“Calon dari awal juga harus sudah sadar. Sebab calon komisioner selain hanya berpikir untuk kepentingan pemilu yang Jurdil mereka harus lepas juga dari kepentingan apapun,” ujarnya.

Sejatinya persoalan kasus etik komisioner yang menimpa anggota KPU di Tangsel menjadi acuan untuk proses seleksi komisioner di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Tangerang yang saat ini sedang berlangsung.

Kasus serupa pasalnya pernah terjadi untuk pemilihan KPU se-Jabar. Kisruh kasusnya hingga di PTUN-kan. Kita harus hindari ini.

“Ini menyangkut hajat demokrasi bersih. Dianggarkan dari duit Negara. Komisoner harus bebas dari unsur keterlibatan partai dan kepentingan apapun. Kita ibaratkan penyelenggara pemilu mesti memeliki sifat separuh nabi, harus bersih,” ucapnya.

Memed lebih dalam mengungkapkan, ada sejumlah titik kerawanan yang nanti belakangan bisa berbuntut kasus etik komisioner dalam proses penentuan calon anggota KPU. Pertama kata dia yang sudah disebut dari awal soal keterlibatan masyarakat.

“Saat tes tertulis, psikotes dan tes kesehatan memang sulit melakukan yang subjektif. Hanya saja pada tes wawancara bisa pengambilan poin nilainya berdasar subjektif, tidak objektif,” katanya menegaskan.

Apalagi nanti saat pengambilan keputusan menetapkan dari 10 nama lalu ditetapkan 5 komisioner berada di KPU-RI. Ini juga yang rawan bisa akan muncul nama yang sebelumnya sudah menjadi pilihan kepentingan tertentu.

Sementara Suwaib Amiruddin, Ketua Pansel Komisioner KPU mengatakan, demi mencegah pelanggaran kasus etik soal keberpihakan calon komisioner kepada partai politik pada pemilu, pihaknya sebelum menentukan 10 calon untuk KPU Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang ke KPU-RI bakal membuka layanan pengaduan masyarakat 4 November 2018.

“Sementara pengumuman 10 nama akan dibeberkan pada 7 November 2-18. Semoga calon anggota komisioner mampu menjaga integritas dan marwah KPU sebagai penyelanggara Pemilu dengan tidak melanggar kode etik KPU,” pungkasnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...