Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Larangan Hajatan RT/RW di Pesta Pemilu

BANTEN,PenaMerdeka – Gerak Ketua RT/RW di Pemilu 2019 bakal terhambat aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kalau di Pemilu 2019 terdaftar mejadi calon wakil rakyat ataupun tim sukses salah seorang calon legislatif (Caleg).

Meskipun sejak lama disebut, jika di Pileg adalah ‘hajatan demokrasi’ bagi pengurus RT/RW di setiap pemilu atau Pilkada, mereka dipercaya bisa meraup suara grass root.

Sebab, dari jabatan yang ‘mengkoodinatori’ di lingkungan setempat, akhirnya tak ayal seorang Ketua RT/RW di Pemilu Legislatif kerap dibidik calon dewan sebagai timses.

Tidak sampai di situ, tidak sedikit juga tercatat ada Ketua RT dan RW yang langsung mendaftarkan menjadi wakil rakyat baik di DPRD tingkat kota/kabupaten, provinsi hingga ke DPR-RI Senayan karena dianggap sudah mengantongi modal untuk mendulang jumlah suara di bawah langsung.

Lantaran koordinasinya dianggap satu garis di bawah lurah, Bawalu pun melayangkan surat ke Kelurahan perihal himbauan pengurus RT/RW bisa menjalankan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tersebut.

Lantas seberapa tajamnya larangan Bawaslu yang ingin pesta pemilu 2019 direncanakan akan dilangsungkan secara independen. Berdasar Permendagri 18/2018 memang jelas mencantumkan soal larangan berafiliasi dengan parpol.

Sedangkan, dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, juga saat ini sudah ada larangan RT/RW di Pemilu 2019 terlibat dari tim atau pelaksana kampanye caleg partai.

“Yaa saya mundur jadi timses, sebelumnya kami sudah di didatangi caleg supaya ikut menjadi timsesnya,” ucap salah seorang RT di daerah Kota Tangerang, Banten, yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya jika dalam pesta demokrasi seperti pemilu bahkan Pilkada kita memang kerap diajak untuk mencari pemilih. Pasalnya karena mereka para calon percaya jika kami dekat dan langsung ke masyarakat. Maka tak ayal yang mendatangi kami bukan hanya satu calon saja. Kadang bisa sampai lima.

“RT/RW di Pemilu 2019 kali ini saja sudah sempat didatangi 3 Caleg. Kita tinggal mengkapling saja, artinya mana calon untuk DPRD Kota, Provinsi atau DPR-RI. Kita arahkan warga untuk memilih caleg-caleg itu,” ucapnya.

Tetapi menurutnya aturan itu sudah sampai ketelinga sejumlah RT/RW. Tetapi menurut dia ada juga aturannya yang menyebut hanya daerah yang mendapat stimulan saja dari Pemda setempat.

“Bagaimana yaa mas kalau ada RT/RW yang daerahnya tidak termasuk menerima dana stimulan dari Pemkot/Pemkab? Kami belum mengetahui aturan itu. Padahal setiap RT/RW di Pemilu kalau jadi Timses lumayan ongkosnya buat nambah-nambah kebutuhan di rumah,” tandasnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...