Evaluasi Pileg Jelang Pilkada Kota Tangsel 2020: Petahana Non Petahana Mesti Setara
KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Menyongsong Pilkada Kota Tangsel 2020, dalam diskusi publik di Resto Kampung Anggrek, Serpong, Kota Tangsel, Rabu (26/6/2019), sejumlah politisi, penyelenggara pemilu, serta pengamat politik membeberkan evaluasi hasil Pemilu 2019.
Diketahui kendati Pemilu 2019 masih dalam proses, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangsel bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangsel, sengaja menggagas diskusi bertema “Evaluasi Pemilu 2019 Untuk Menuju Pilkada Tangsel 2020”.
Acara dengan moderator Adib Miftahul asal Unis Tangerang mengundang Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro, Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep, pengamat politik nasional Ray Rengkuti, serta beberapa pimpinan partai politik Ketua DPC PDIP Heri Gagarin, Sekretaris DPD Golkar Abdul Rasyid, Sekretaris DPC Gerindra Yudi Budi Wibowo, Ketua DPC PKB Kota Tangsel Tarmizi, dan Ketua DPD PSI Andreas.
Menurut Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Heri Gagarin, seharusnya semua elemen nantinya mengevaluasi lagi mengenai pengawasan berjalannya pemilu di tingkat bawah.
Pasalnya kata dia, ada sejumlah temuan dari PDIP terkait form C1 yang kosong namun sudah ada tandatangan saksi dan penyelenggara Pemilu tingkat bawah.
“Ada banyak temuan-temuan dari kami pada proses Pemilu ini yang menurut kami pengawasanya kurang. Sehingga menurut kami untuk Pilkada ke depan kita mesti tingkatkan lagi pengawasannya sampai tingkatan paling bawah,” ungkapnya.
Sementara Gerindra sendiri memiliki catatan soal catatan DPT yang masih sangat bermasalah.
Masih ada temuan soal masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilu. Tidak hanya itu, mengenai kesetaraan kontestan antara petahana dan non petahana pun menurutnya harus diberlakukan secara setara.
“Nanti pada Pilkada juga tentunya kita harapkan persoalan DPT yang masih bermasalah tidak ada lagi, dan juga sepertinya harus ada aturan baru mengenai peserta atau kontestas yang petahana. Agar kontestas nanti berlangsung secara merata dan adil,” ungkapnya.
Sedangkan Sekretaris DPD Partai Golkar Tangsel Abdul Rasyid menyebut bahwa dalam Pemilu ada tiga variabel yang harus dibicarakan.
“Yaitu Pemilu, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan Peserta Pemilu,” ungkapnya.
Dimana menurutnya dari tiga variabel tersebut memang harus kita evaluasi, agar pada pelaksanaan Pilkada 2020 nanti seluruhnya bisa berlangsung dengan baik dan aspiratif.
“Misalnya dari persoalan penyelenggara Pemilu, kita pertanyakan apakah pada Pemilu 2019 ini sudah berjalan dengan independen? Tapi sepengetahuan kami selama ini sudah berjalan dengan independent. Dan mengenai peserta pemilunya, kami dari Golkar tentunya terus berusaha untuk menyodorkan figur terbaik dari kami untuk menjadi pilihan masyarakat. Ini yang harus kita tata lebih baik lagi untuk Pilkada nanti,” pungkas Abdul Rasyid. (ari tagor)