SMSI Banten Sosialisasi Pemberkasan Perusahaan Media Terdaftar Dewan Pers Secara Online

0 239

 

BANTEN,PenaMerdeka – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten menggelar sosialisasi Kelengkapan Dokumen Perusahaan Pers sebagai syarat pemberkasan terdaftar Dewan Pers, di RM Bukit Pelayangan (Bupe), Cilenggang, Serpong, Kota Tangsel, Kamis (22/8/2019).

Menurut Ketua Bidang Pengawasan dan Penyehatan Usaha Andre Sumanegara, saat ini soal penyerahan dokumen perusahaan media siber tidak hanya menyerahkan pemberkasan secara fisik saja.

“Tapi Dewan Pers mengarahkan kita (anggota SMSI, red) memasukan dokumennya melalui sistem online,” kata Andre Sumanegara saat memberikan pemaparan sistem pemberkasan secara online kepada peserta, Kamis (22/8/2019).

Dengan anggota Dewan Pers yang hanya 7 orang, kata pria yang kerap disapa Bang Blek ini, wajar kita harus memasukan data juga melalui sistem online. Karena minimnya anggota Dewan Pers tersebut.

Setelah SMSI Banten mengkomunikasikan dengan Dewan Pers beberapa waktu lalu, maka kita gelar sosialisasi cara pemberkasan dokumen perusahaan pers secara online kepada anggota yang tergabung.

Saat ini ada sejumlah anggota SMSI yang sudah terdaftar secara administrasi. Dan ini bisa dilihat dari web resmi yang dikeluarkan Dewan Pers secara online oleh anggota SMSI Banten.

“Ada yang sudah terdaftar secara administrasi, dan ada juga yang sudah masuk dua kategori. Yakni terverifikasi secara administrasi dan faktual. Perusahaan pers yang sudah masuk dua verifikasi berarti sudah terdaftar di Dewan Pers,” ungkapnya.

Kata Andre, dalam sosialisasi yang dihadiri Ketua dan sejumlah pengurus SMSI Banten, pengurus SMSI se-Tangerang Raya serta aggota se-Banten, setelah disosialisasi, para anggota nantinya bisa mengakses pemberkasan langsung secara online.

Namun demikian, SMSI Banten tetap akan mengawal dan berkordinasi tidak hanya kepada anggota dalam proses online, tetapi Andre mengaku pengurus SMSI akan melakukan komunikasi inten ke Dewan Pers supaya pemberkasan dokumen bisa segera dirampungkan.

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dalam keredaksian harus ada yang mengantongi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pimred di media online harus mengantongi kartu UKW Utama. Dalam keredaksian media masing-masing harus ada yang sudah mengantongi UKW,” pungkasnya. (sg)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE