BPN Kabupaten Tangerang Banding, Suhendar Curiga ada Dugaan Praktik Korupsi

KASUS SENGKETA INFORMASI

0 753

SERANG,PenaMerdeka – Proses sidang lanjutan perkara Nomor 32/G/KI/2019/PTUN-SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang antara Termohon Suhendar dan Pemohon BPN Kabupaten Tangerang berlangsung pada Selasa (15/10/2019).

Suhendar yang juga dosen ilmu hukum di Universitas Pamulang (Unpam) Kota Tangsel mengaku sebelumnya secara resmi meminta permohonan informasi ke BPN Kabupaten Tangerang.

Lantaran merasa tidak diindahkan, akhirnya dia menggugat BPN ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Dalam putusan No 014/IV/KI /2019 Banten-PS, pihak KI Banten pada 3 Juli 2019 lalu memenangkan gugatan Suhendar.

“Dia (BPN) tidak mau ngasih data informasi anggaran kegiatan. Padahal data itu merupakan informasi yang harus diberikan ke warga. Sebab, mereka (operasionalnya) bersumber dari keuangan negara,” ucap Suhendar ditemui usai sidang.

Undang-undang Informasi Publik sudah berlaku sejak 2008, maka seharusnya BPN sudah siap dengan aturan keterbukaan informasi untuk publik.

“Dari 25, putusan KI mengabulkan sebanyak 23 permohonan informasi yang diminta saya, artinya putusan KI itu supaya BPN memberikan datanya. Nah! Meskipun upaya banding diatur, tapi BPN tetap Banding. Kalau badan publik itu transparan gak mesti harus sengketa ke KI, bagi saya sederhana, ketika permohonan informasi itu masuk ke KI saya curiga bisa jadi ada indikasi pengelolaan anggaran yang tidak beres, atau ada indikasi penyimpangan atau juga ada dugaan praktik korupsi,” tukas Suhendar.

Sejumlah permohonan informasi yang diminta diantaranya, transparansi soal daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang bersumber dari APBN.

Lalu terkait realisasi setor penerimaan negara bukan pajak, progress program PTSL, daftar pegawai PNS dan non PNS, penggunaan barang termasuk operasional kendaraan, laporan lelang kegiatan dari pihak ke tiga serta hal lainnya. (rd)

“Saya berharap putusan sidang PTUN Serang nantinya bisa memberikan rasa keadilan. Dan dalam sidang tadi kami sudah memberikan data dan kelengkapan bukti-bukti sidang,” pungkasnya.

Sidang agenda pemeriksaan bukti-bukti dipimpin Ketua Majlis Hakim Henriette S. Putuhena. Kedua pihak menyerahkan sejumlah berkas dokumen pembuktian.

Majlis hakim dalam kesempatan itu juga menghadirkan pihak KI Provinsi Banten.

Hakim Henriette S. Putuhena menyebut sidang selanjutnya akan digelar 29 Oktober 2019 dalam agenda putusan perkara. (rd)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE