HUT RI 76

Negara Jangan ‘Genit’ Sampaikan Informasi Kepada Publik

BLUNDER TAK SATU ARAH HARUS DIHINDARI

JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah secara resmi sudah mengumumkan larangan mudik Lebaran dan mulai efektif per 24 April 2020 mendatang. Hal itu guna memutus mata rantai virus corona (Covid-19).

Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

Sebelumnya, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bakal menutup akses jalan tol. Itu merupakan skenario yang diambil saat Mudik Lebaran 2020 dilarang.

Namun, menurut Pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk akses jalan tol dipastikan tidak akan ditutup.

Akses jalan tol masih dibuka untuk angkutan logistik, tenaga kesehatan, dan orang yang bergerak di jasa perbankan.

Nyatanya, banyak warga yang bingung dan bertanya-tanya akan penutupan akses jalan tol saat mudik dilarang dan mekanismenya seperti apa.

Menurut Analisis Kebijakan Publik dan Politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul komunikasi kepada publik terkait ini memang harus dilakukan komprehensif.

“Tentunya harus ada ke singkronan komunikasi publik, agar publik ini nggak bingung. Apalagi pemerintah suka bingung publik. Kaya Menteri bilang begini, nanti Presiden bilang begini jadi kan ngga sinkron,” ucap Adib saat dihubungi.

Kata dia, Dalam kerangka komunikasi publik, publik akan mendengar kepada pejabat publik yang per pengaruh. Tentunya, Presiden RI Jokowi.

“Seyogyanya blunder komunikasi tidak satu arah harus dihindari oleh negara. Kedua komunikasi kepada publik terkait Covid-19 ini memang harus dilakukan komprehensif. Karena bagaimana pun publik ingin mencari informasi yang jelas,” tuturnya.

Ia berpendapat, bahwa dalam mengatasi penularan virus yang bermula dari Kota Wuhan, China ini pemerintah harus betul-betul tegas.

Jadi kalau kita flashback kebelakang banyak informasi dari kementerian, atau dalam hal ini pemangku sering bikin bingung publik. Ini harus dihindari,” tegasnya.

Jadi, Adib menambahkan, kalau akses tol bakal ditutup masih terlalu prematur. Begitu pula dengan skema, mekanisme atau sistemnya belum jelas dan detail.

“Jangan gampang menyebar penyataan kepada publik karena publik ini langsung menafsirkan. Jadi harus dibahas dulu sebuah keputusannya itu apa dalam rapat. Nanti baru diumumkan. Negara jangan genit ngomong ama publik,” tukasnya. (red)

Disarankan
Click To Comments