Anies Disebut Offside Terapkan SIKM Bandara Soetta, Pengamat: Untung Dibawa Adem WH

BANDARA SOETTA BERADA DI BANTEN

JAKARTA,PenaMerdeka – Gubernur DKI Anies Baswedan disebut melampaui kewenangan alias offside soal pemberlakuan surat izin keluar masuk Jakarta (SIKM) di Bandara Soetta, Kota Tangerang, Banten.

Pengamat Kebijakan Publik Tamil Selvan menyebut Gubernur DKI Jakarta tidak mengerti Undang-undang menerapkan SIKM yang bertumpu pada pergub DKI tersebut. Tetapi Pemprov DKI Jakarta justru masuk ke wilayah bandara Soetta yang berada di Kota dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

“SIKM itu bertumpu pada Pergub DKI dan Bandara Soetta itu berada di wilayah Kota dab Kabupaten Tangerang, Banten. Sehingga tidak ada kewenangannya jika Pemprov DKI melakukan pemeriksaan di Bandara,” tukas pria yang kerap dipanggil Kang Tamil dalam rilisnya, Minggu (14/6/2020).

“Iya, wilayah bandara itu masuk ke Banten. Memang di lapangan selalu dikatakan Bandara Cengkareng, tapi itu masuk ke Kecamatan Benda. Cek saja pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak parkirnya kan masuk ke Pemerintah Kota Tangerang,” tuturnya.

Jadi Gubernur Anies tidak punya kewenangan sebenarnya. Memang seolah tidak paham regulasi. Untungnya Gubernur Banten belum mempersalahkan hal ini.

“WH masih adem. Ini potensi konflik sebetulnya, karena melanggar yuridiksi wilayah,” jelas Kang Tamil.

Apalagi diterapkan di Bandara Soetta, saya menjadi ragu gubernur di ibu kota ini sebenarnya paham Undang-undang.

Disamping itu, Kang Tamil mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak punya hak untuk membatasi warga negara Indonesia datang ke Jakarta, sebab seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan Negara Kesatuan.

“Ketidak pahaman berikutnya adalah mereka (Pemprov DKI) tidak punya wewenang untuk menyatakan boleh atau tidaknya masyarakat Indonesia berkunjung ke Jakarta. Itu kewenangan pemerintah pusat, dan setahu saya belum ada klausul atau pasal pembatasan di Undang-undang kependudukan kita tentang itu,” papar Kang Tamil.

Kang Tamil mengatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan saat ini adalah mencegah penyebaran virus covid 19 agar tidak semakin meluas, dan itu bukan dengan SIKM.

“Menurut saya SIKM di bandara itu sangat politis, ini pencitraan, sudahlah 2024 masih lama. Jika kita berorientasi pada solusi, yang perlu diperketat adalah ‘Surat Keterangan Bebas Covid’ yang keasliannya bisa dicek mengunakan teknologi barcode scanner. Sehingga tidak bisa dipalsukan. Inilah solusi pencegahan penyebaran wabah corona dan mendukung keberlangsungan roda ekonomi. Kalau SIKM ini bertolak belakang dengan semangat New Normal,” tutupnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan meski SIKM untuk berangkat tak diperlukan, tapi untuk kedatangan pihaknya akan memeriksa SIKM orang yang tiba di Bandara Soekarno Hatta.

“Kalau yang keberangkatan tentu itu regulasinya di AP (Angkasa Pura) ya. Tapi yang akan masuk ke Jakarta ini tentu kita akan periksa,” ujar Syafrin, Jumat (12/6/2020) lalu. (red/hisyam)

Disarankan
Click To Comments