HUT RI 76

Dituding Tak Kompromis Soal Pinjaman Pemprov, Begini Penjelasan Sekda Banten

DEWAN KEKEUH TOLAK PEMBAHASAN PINJAMAN

BANTEN,PenaMerdeka – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar mengklaim pihaknya sudah melibatkan dewan terkait inisiatif Pemprov Banten untuk meminjam dana ke pemerintah pusat.

Hanya saja kata Al Muktabar, memang skemanya mengikuti pemerintah pusat dan masih masa penilaian.

“Tidak ada yang tidak disertakan, buktinya hari ini kita ketemu bicarakan itu, tapikan kuncinya kejelasan dari pemerintah pusat. Kan tadi skemanya yang diatur pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan melalui persero SMI. Jadi dengan demikian basis nya itu. Sementara MoU kemarin kesepakatan dalam rangka memasuki era penilaian,” ucap Al Muktabar ditemui penamerdeka.com, Rabu (5/8/2020).

Terkait nilai nominal pinjaman, sambungnya, masih proses penilaian. Nanti disampaikan setelah final, persetujuan skema pembiayaan itu oleh
pemerintah pusat dalam hal ini kementrian keuangan.

“Skemanya masih proses komunikasi pemerintah pusat. Kementrian keuangan yang memverifikasi, menilai dan seterusnya bersama patnershipnya, yaitu persero yang ditunjuk kemenkeu. Sementara 4,1 triliun itu skema pemberitahuan dan keadaan kita. Tapi nanti dilihat sanggup ga,” katanya menambahkan.

Menurutnya, pinjaman tersebut merupakan skema pemulihan ekonomi nasional yang ada aktivitas daerah yang berkontribusi kepada pemulihan nasional.

Maka semua tata kelola aturan dan seterusnya sesuai apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.

“Basis kita adalah agenda yang terefocusing pasca atau dalam covid, sehingga agenda tersebut dalam rangka mengupayakan tepat waktu pencapaian RPJMD,” katanya. (dra)

Disarankan
Click To Comments