Pemkot Tangsel Uji Materi Peralihan Dikmen dan Minta Aspeksi Berkontribusi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan peralihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat dari Pemerintah Daerah II ke Pemerintah Provinsi masih menuai kontra. Dengan sejumlah pertimbangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menolak kebijakan pusat tersebut.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Seperti diketahui peralihan kewenangan pengelolaan dan pendanaan untuk SMA dan SMK akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Informasi yang berhasil dihimpun bahwa pada Oktober tahun 2016 ini semua dinas pendidikan di kota dan kabupaten yang berada dalam naungan Pemrov Banten sudah menyerahkan data inventarisasi pengelolaan dan pendanaannya ke Dinas Pendidikan Banten.

Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengungkapkan Pemkot tak sepakat jika pengelolaan kewenangan SMA dan SMK tersebut dialihkan ke Pemprov Banten. Benyamin berharap Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mampu memberikan kontribusi kongkrit kepada perkembangan otonomi daerah, salah satunya terkait peralihan wewenang SMA tersebut.

“Kawan-kawan sedang meributkan soal kewenangan SMA agar dikembalikan ke Pemkot lagi jangan dikelola oleh Provinsi. Ini sedang ramai dan akan diujimaterikan soal UU 23 Tahun 2014 itu,” ucap Benyamin menegaskan.

Sebelumnya, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menyatakan soal pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK kepada Provinsi Banten atas lahirnya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ia menyebut tidak masalah. Menurutnya asalkan pengelolaanya benar sesuai dengan prosedur dan memberikan kemudahan kepada siswa dalam belajar.

Menurut Airin, peralihan tersebut harus mampu membuat peningkatan baik dari kualitas sumber daya manusianya, sarana prasarannya, maupun dari kurikulumnya. Terkait peralihan ini, Airin selaku walikota akan terus melakukan pantauan atau dampak dari peralihan tersebut.

“Jika terjadi penurunan atau dampak terhadap peralihan ke provinsi, kementerian atau pemerintah pusat akan melihat dan mengevaluasi, sejauh mana ada hal positif atau negatif. Tapi siapa tahu bisa jadi lebih lagi, anggaran sudah dipenuhi pemerintah provinsi. Namun, kami akan tetap memberikan usulan agar program-program di Tangsel bisa jauh lebih baik lagi,” tegasnya. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah