Inspektorat Akui Temuan BPK Soal Program Bedah Rumah Kota Tangerang

Inspektorat membenarkan bahwa Program Bedah Rumah dan Jamban Keluarga tahun 2015 Kota Tangerang menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK). Disebutkan dalam kasus ini Negara terindikasi dirugikan Rp7,808 miliar.

Menurut Meita Bachraeni, Kepala Inspektorat Kota Tangerang, memang ada temuan dalam LHP BPK-RI Provinsi Banten terkait Program Bedah Rumah dan Jamban Keluarga tahun 2015 senilai Rp7,808 miliar, Rabu (28/9).

Menurut Meita, berdasarkan laporan itu, kemudian pihaknya diminta untuk memberikan pendampingan saat uji petik di Kecamatan Batu Ceper, beberapa waktu lalu.

Meita menjelaskan, bahwa masing-masing kecamatan, maupun SKPD harus melaporkan progress pengunaan anggaran dan progress kegiatan pelaksanaan program ke bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang.

” Ya, benar kalau ada temuan sesuai LHP BPK. Karena ada laporan itu kami kemudian memberikan pendampingan. Itu awal laporan temuannya di Kecamatan Batuceper. Kalau secara internal kami tidak menerima laporan kegiatan bedah rumah. Biasanya SKPD melaporkan itu ke Dalbang,” jelasnya.

Diketahui bahwa penganggaran belanja bantuan sosial itu diawali dengan pengajuan usulan proposal yang disampaikan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada Walikota Tangerang melalui Camat setempat yaitu pada bulan April-Mei 2015.

Usulan proposal yang disampaikan BKM meliputi usulan daftar, nama dan alamat penerima manfaat untuk program bedah rumah dan pembangunan jamban keluarga. Kecamatan sebagai leading sector SKPD melakukan evaluasi atas usulan proposal yang diajukan BKM di setiap kelurahan.

Anggaran program itu dialokasikan melalui Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan tahun 2015. Yaitu sesuai perda no 5 tahun 2015 tentang perubahan APBD tahun 2015.

Penerima manfaat dari bantuan sosial ini sebenarnya adalah masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaannya bantuan sosial tersebut disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Untuk program bedah rumah sebanyak 1.040 rumah. Sedangkan untuk pembangunan jamban keluarga sebanyak 1.692 jamban.

Bantuan dana sosial itu diberikan kepada 101 BKM yang ada di 101 Kelurahan pada 13 Kecamatan di Kota Tangerang. Masing masing penerima mendapat bantuan dana bedah rumah sebesar Rp.20 juta dan untuk pembangunan jamban keluarga sebesar Rp.3 juta.

Berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 17a/LHP/XVIII.SRG/05/2016, tanggal 30 Mei Tahun 2016, diketahui bahwa anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp25,876 miliar.

Dari total anggaran tersebut hanya sebesar Rp18,068 miliar atau sekitar 70 persen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara sisanya sekitar Rp7,808 miliar atau 30 persen tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Penerimaan dana bantuan sosial itu ditetapkan melalui Surat keputusan Walikota, nomor 900/kep.570-DPKD/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang.

Sementara hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan belanja bantuan sosial pada program bedah rumah dan jamban keluarga di ketahui, program tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) sebagai pedoman pihak-pihak terkait dalam menentukan, menetapkan, menyalurkan dan mengawasi pelaksanaan belanja bantuan sosial tersebut.

Sehingga penyaluran dana bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sasaran, jumlah dan penggunaan dananya. Tak hanya itu sasaran dan persyaratan peneriman manfaat (RTLH) yang layak menerima bantuan tidak dituangkan secara jelas.

Hasil keterangan Kasie Ekbang-Kesmas pada 12 Kecamatan Kota Tangerang menunjukan bahwa dari 12 kecamatan hanya 4 kecamatan atau 30 persen yang mengunakan data PPLS dapat dijadikan sebagai data pembanding dalam mengevaluasi usulan proposal BKM.

Sedangkan sisanya atau sebanyak 8 kecamatan atau 70 persen tidak mengetahui bahwa updating data PPLS dapat dijadikan sebagai data pembanding dalam mengevaluasi data masyarakat miskin yg layak menerima bantuan.

Hal ini menunjukan kurangnya komunikasi dan koordinasi sehingga pelaksanaan program bantuan sosial itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. (yuyu/herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah