Australia Sesalkan Kasus Kedaulatan NKRI di Papua
Jakarta, PenaMerdeka- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan penelusuran terkait kabar pemerintah Australia yang tidak menganggap kedaulatan NKRI atas wilayah Papua. Kendati pemerintah Australia pada Kamis (5/1) menyatakan penyesalan terhadap kasus yang tentunya menyinggung masyarakat Indonesia.
Negara berjuluk Kanguru menilai, Indonesia sebagai mitra yang strategis. Sementara pemerintah Indonesia menjanjikan akan melakukan penyelidikan yang menyeluruh atas materi pengajaran soal kedaulatan NKRI dan pancasila yang dianggap telah ‘dihina’ oleh Negara Kanguru. Sehingga Indonesia menangguhkan hubungan pertahanan antara kedua negara.
Seperti diketahui bahwa hubungan militer kedua negara yang telah berjalan belakangan ini mencakup kerjasama kontraterorisme sampai perlindungan perbatasan. Australia sendiri memang kerap melempar soal isu kedaulatan NKRI. Sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hari Rabu (4/1) telah menangguhkan kerjasama militer dengan Australia.
Namun Presiden Joko Widodo mengatakan Kamis ia telah memberi izin untuk menangguhkan hubungan-hubungan dan bahwa menteri pertahanan dan panglima TNI telah diminta untuk menyelidiki hal itu.
“Hubungan Indonesia dan Autralia saya kira tetap dalam kondisi baik. Masalahnya harus diklarifikasikan terlebih dahulu apakah ada menyinggung soal kedaulatan NKRI untuk Papua. Agar situasi tidak memanas,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta.
Negosiasi hubungan antara kedua Negara baru pulih ketika kerjasama soal penanganan terorisme menyusul adanya peristiwa serangan teroris di Bali pada 2002 yang dianggap sangat mendesak. Dan pada peristiwa naas tersebut menewaskan 88 warga Autralia dari total korban sebanyak 202 orang.
Sementara melalui Marise Payne, Menteri Pertahanan Australia pada Kamis pekan ini melakukan penyelidikan mengenai materi kedaulatan NKRI. Dikatakan persoalan itu ditemukan saat berlangsung penyampaian materi di Barak-barak Campbell di Perth, Australia barat, terdapat sejumlah poster yang mempertanyakan kedaulatan Papua atas NKRI.
Dikabarkan juga dari laporan pejabat Indonesia atas insiden itu bukan hanya persoalan Kedaulatan NKRI di Papua saja tetapi disebutkan adanya sejumlah dokumen yang mengolok-olok Pancasila.
“Kami telah menunjukkan penyesalan atas terjadinya hal ini, apalagi ada pihak yang tersinggung. Saya kira itu (minta maaf, red) pantas dilakukan ketika mitra signifikan menunjukkan keprihatinan terhadap kita,” ujar Payne kepada wartawan di Sydney.
“Kami tentu saja.. mengakui kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Dan ini posisi kami yang tegas dan kami nyatakan,” ujar Payne. Ia mengatakan materi-materi yang menghina telah dicabut dan bahwa semua dokumen pelatihan akan “sesuai budaya.”
Indonesia terakhir menangguhkan hubungan militer dengan Australia tahun 2013 setelah terungkap bahwa mata-mata Australia telah menyadap ponsel presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. (deden/dbs)
sumber gambar: Imago/j.Qian