JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission pada 2050.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan transportasi menjadi fokus utama. Sebab, menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di Jakarta.
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Pramono mengatakan arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang ia bangun. Menurut dia, tingginya emisi sektor transportasi tidak lepas dari ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Kondisi tersebut juga berdampak pada kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, kualitas hidup masyarakat, dan daya saing kota. Pemprov DKI telah menetapkan arah menujuNet Zero Emission pada 2050 melalui peta jalan dekarbonisasi.
Pada sektor transportasi, Pemprov DKI menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045. Target tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu Pull Strategy dan Push Strategy.
“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembanganTransit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” ungkap Pramono.
Sementara itu, Push Strategy kata dia, dilakukan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, serta Electronic Road Pricing (ERP).
Tak hanya itu, Pramono menyebutkan Pemprov DKI terus mendorong perubahan perilaku masyarakat, di antaranya melalui gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta. “Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” imbuhnya.
