KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) wilayah Banten menolak tegas pemindahan Badak Jawa dari dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Wakil Ketua SAPMA PP Banten, Haris Setiawan menyatakan, upaya penyelamatan Badak Jawa sebagai salah satu satwa paling langka di dunia harus mengedepankan kajian ilmiah, prinsip kehati-hatian, dan pertimbangan ekologis. Menurutnya, pemindahan satwa liar berpotensi menimbulkan risiko baru apabila tidak didukung kajian yang komprehensif.

“Kami menilai, dan mendesak prioritasnya adalah memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan mitigasi bencana, serta memastikan keberlangsungan hidup Badak Jawa di kawasan konservasi Ujung Kulon,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/11/2026).

Bukan tanpa sebab, Haris menyebutkan, proses translokasi satwa liar memiliki sejumlah tantangan, antara lain risiko stres, gangguan kesehatan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, ketersediaan pakan, kesesuaian habitat, hingga potensi gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di lokasi tujuan.

Karena itu, menurut Haris, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada kajian kelayakan habitat, analisis risiko, pemeriksaan kesehatan satwa, serta rekomendasi para ahli konservasi.

Ia juga menilai ancaman bencana di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon perlu diantisipasi melalui penguatan sistem mitigasi, pemantauan risiko, peningkatan kapasitas pengelolaan taman nasional, serta perlindungan habitat secara berkelanjutan.

“Jangan hanya berpikir bagaimana memindahkan badak, tetapi bagaimana memastikan habitatnya tetap aman dan terlindungi. Jika terdapat ancaman bencana, mitigasi harus diperkuat. Jika ada persoalan konservasi, tata kelola dan perlindungan habitat harus dievaluasi,” ujarnya.

Haris trut mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, untuk membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pengelola Taman Nasional Ujung Kulon, akademisi, pakar konservasi, masyarakat lokal, dan organisasi kepemudaan sebelum mengambil keputusan terkait masa depan Badak Jawa.

Selain itu, ia meminta agar rencana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa dibedakan dari kebijakan pemindahan populasi yang saat ini berada di Ujung Kulon. Menurutnya, setiap alternatif konservasi harus memiliki dasar ilmiah dan jaminan keselamatan satwa.

Haris menyampaikan empat poin sikap, yakni menolak relokasi tanpa kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan, mendesak penguatan perlindungan habitat Ujung Kulon, mendorong keterlibatan masyarakat dan para ahli dalam pengambilan keputusan, serta meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan populasi Badak Jawa.

Ia menegaskan, penolakan terhadap wacana relokasi bukan berarti mengabaikan upaya penyelamatan Badak Jawa dari ancaman kepunahan. Sebaliknya, pemerintah diminta memastikan setiap kebijakan konservasi dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab.

“Badak Jawa adalah kekayaan alam Indonesia dan kebanggaan Banten. Menyelamatkan badak bukan sekadar memindahkan satwa dari satu tempat ke tempat lain, melainkan memastikan masa depan kehidupannya tetap terjaga. Kami ingin pemerintah memperkuat perlindungan, bukan mengambil keputusan tanpa kepastian ilmiah,” imbuhnya.

Penulis: HisyamEditor: Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *