Pemkab Bekasi HUT RI Ke 75

PMI banten: Proses Muskot PMI Kota Tangerang Prosedural

PEMILIHAN KETUA PMI KOTA TANGERANG DISEBUT DEMOKRATIS

BANTEN,PenaMerdeka – Pengurus PMI Provinsi Banten membantah perihal pemberitaan proses Muskot PMI Tota Tangerang disebut sejumlah pihak berbau intervensi kepentingan kelompok.

Amrin Nur, pengurus Bidang Organisasi PMI Provinsi Banten mengatakan, musyawarah lima tahunan itu dinilai sudah memenuhi mekanisme alias secara prosedur sudah dijalankan.

Dia menambahkan, bahkan acara pada 11-9-2020 itu berjalan demokratis. Proses Muskot bahkan dinilainya sesuai dengan AD/ART serta sudah masuk ke dalam peraturan organisasi PMI.

“Proses Musyawarah PMI Kota Tangerang sudah berjalan sangat demokratis. Kami kawal betul agar sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi PMI,” kata Amrin saat dihubungi penamerdeka.com, Senin (14/9/2020).

Lalu kata dia, saat itu dilakukan penyampaian pertanggungjawaban pengurus serta memilih dan menetapkan ketua yang baru.

“Semua keputusan dalam musyawarah dilakukan sangat demokratis oleh seluruh peserta,” ujarnya.

Amrin membantah terjadi deadlock dalam proses musyawarah PMI kota Tangerang. Jadi yang terjadi adalah beberapa skorsing sidang. Termasuk skorsing sidang saat pemilihan ketua, karena calon yang dipilih memiliki suara yang sama.

“Skorsing sidang kan biasa terjadi dalam musyawarah. Bahkan memasuki waktu istirahat, juga dilakukan skorsing atau kita istirahat sejenak, bukan deadlock,” ujarnya.

Sekadar diketahui, pada pemilihan ketua PMI Kota Tangerang, terdapat tiga calon yang ditetapkan.

Yakni Kuswara selaku petahana, Oman Djumansyah dan Hudaya Latuconsina. Pada pemilihan, Kuswara dan Oman memiliki suara imbang, masing-masing mengantongi 8 suara dari 16 suara dalam musyawarah.

Kemudian terjadi skorsing dan dilanjutkan pada pemilihan tahap kedua, dengan perolehan Oman Djumansyah 8 suara, Kuswara 7 suara, dan abstain 1 suara.

“Melihat dinamika yang terjadi, musyawarah sudah berjalan sesuai aturan. Bahkan proses pemilihan dilakukan tertutup, masing-masing pemilik suara bisa memberikan suaranya sesuai hati nurani dan tidak ada yang tahu, siapa memilih siapa,” ujarnya.

Amrin meminta berbagai pihak berpikir positif dan lebih fokus pada tujuan utama PMI dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan.

“PMI adalah organisasi kemanusiaan, kerja-kerja kita tidak boleh atas kepentingan golongan atau politik. Dan soal ini, AD/ART maupun peraturan organisasi PMI mengatur ketat,” ujarnya. (dra/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...