Sanksi Tegas Menanti dari KLHK Bagi Pencemar Udara di Jabodetabek

PENURUNAN KUALITAS UDARA MUSIM KEMARAU

JAKARTA,PenaMerdeka – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggencarkan Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara Wilayah Jabodetabek. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara pada musim kemarau.

Pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara dilatarbelakangi penurunan kualitas udara yang signifikan. Salah satunya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 2023 yang merugikan lingkungan hidup, masyarakat, dan negara.

Dasar pembentukan Satgas, yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.929/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Langkah Kerja Penanganan dan Pengendalian Pencemaran udara Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas pelanggaran dan pencemaran udara, penegakan hukum pun akan dilakukan dengan serius.

Sanksi administrasi, perdata, dan pidana terhadap pelanggar perizinan lingkungan dan pelaku pencemaran udara dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hal itu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

“Sanksi administrasi dapat diterapkan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan berusaha (Pasal 82C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023),” kata Rasio dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/2024).

Rasio menjelaskan, penerapan hukum perdata dapat dilakukan melalui Hak Gugat Pemerintah sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Sedangkan ancaman pidana dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 98-99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar,” ujarnya.

Rasio juga telah memerintahkan kepada Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan patroli di lokasi yang kualitas udaranya tidak sehat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang terindikasi menyebabkan pencemaran.

“Ambil tindakan tegas apabila ada indikasi pelanggaran. Kita harus melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat kita. Saya juga sudah meminta penyidik untuk melakukan penegakan hukum pidana apabila terjadi pencemaran dari usaha atau kegiatan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PPKL KLHK Sigit Reliantoro menambahkan, KLHK terus memonitor kualitas udara di wilayah Jabodetabek melalui alat pemantau kualitas udara yang tersebar di 15 titik.

“Hasil pemantauan kualitas udara tersebut menjadi alat pengambil keputusan termasuk untuk mendukung upaya penegakan hukum,” tegasnya. (rur)

Disarankan
Click To Comments