KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkap biang kerok banjir sekitar Kali Angke hingga memperparah dan merambah kesejumlah wilayah Kota Tangerang, Tangerang Selatan hingga ke Jakarta.
Hal itu dikatakannya usai melakukan Susur Kali Angke bersama Gubernur Banten, Andra Soni dan Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang dimulai dari aliran kawasan Karang Tengah, Kota Tangerang hingga Bendungan Polor, Jakarta Barat.
“Saya hari ini hadir, datang ingin melihat dengan mata kepala sendiri masalahnya apa sih,” ujarnya kepada awak media usai melaksanakan susur Kali Angke, Jum’at (30/10/2026) petang.
Berdasarkan hasil pantauannya dan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dody menyebutkan, masalah di Kali Angke tersebut berakar dari dua hal.
Pertama, pendangkalan akibat sedimentasi. Kedua, penyempitan badan sungai yang menyebabkan kapasitas tampung air berkurang. Pendangkalan akibat tumpukan sampah yang membentuk pulau kecil harus dinormalisasi, sementara titik-titik penyempitan wajib diperlebar kembali ke kapasitas semula.
Masalah penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat saat musim hujan. “Jadi ada dua hal, pendangkalan kita mesti lakukan normalisasi, kemudian penyempitannya juga mesti kita perlebar, kita kembalikan kepada kapasitas semula,” ujarnya.
Ia bahkan sempat menyinggung bahwa BBWS tidak mengetahui adanya penyempitan di Kali Angke. “Tadi waktu saya tanya kapan selesainya, teman-teman Balai bilang Desember. Saya kaget, kok Desember, cepat banget, gitu. Ternyata mereka tidak melihat bahwa di sini ada masalah penyempitan juga,” kata dia.
Penanganan yang hanya mengandalkan pembangunan turap atau sheet pile tanpa memperbaiki kapasitas sungai tidak akan efektif dalam mengurangi risiko banjir. “Kalau tidak, nanti sungai itu makin menyempit, makin menyempit. Jadi seberapa tinggi pun sheet pile atau tanggul yang kita bikin tidak akan menang,” katanya.
Berdasarkan hasil peninjauan, pekerjaan normalisasi dan penanganan penyempitan tersebut diperkirakan sekitar 3,5 kilometer.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PU berencana akan membongkar struktur lama dan memasang jembatan darurat bailey terlebih dahulu agar mobilitas warga di jalan tersebut tidak lumpuh selama pengerjaan berlangsung.
Dody menegaskan, proyek infrastruktur lintas daerah tersebut tak bisa dikerjakan sendirian. Sebab membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal penyediaan lahan dan anggaran pembebasan tanah.
“InsyaAllah pasti, tidak mungkin tidak. Tapi kan biasanya kalau pasang tanggul itu butuh tanah, dan itu harus kolaborasi antara daerah dengan pusat. Tidak bisa cuma pusat saja, tidak bisa, Mas, karena daerah kan juga ada anggaran dari Pak Presiden,” imbuhnya.
