BANTEN,PenaMerdeka – Tepatnya Jumat, 12 Mei 2017 di Istana Negara Wahidin Halim resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur Banten periode 2017-2022. Perubahannya, bukan kasat mata, wajah Banten sekarang terlihat banyak berubah.
Kata pengamat, sentuhan kebijakan WH yang mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI ini di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten sudah mengena, padahal periode jabatannya bersama Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur kurang lebih baru enam bulan.
Disebutkan, kalau saja saat itu pasca dilantik tidak terbentur aturan soal hak kewenangan mengatur kebijakan pasti lebih jauh berbeda kondisi wajah Banten saat ini. Dalam aturannya, kendati Presiden Jokowi sudah melakukan prosesi pelatikan, seorang Gubernur belum bisa secara otomatis langsung memberi kebijakan strategis di Pemerintahan Provinsi Banten termasuk untuk merotasi dan memutasi pejabat setempat.
Makanya, pada 2018 ini pasangan senior-enerjik WH-Andika menurut banyak pengamat diprediksi bakal lebih trengginas menjalankan kewenangan kebijakan untuk pembangunan Banten. Sebab, dengan waktu yang hanya enam bulan saja sudah merubah paradigma Banten maka 2018 ini diharapkan sudah bisa lebih membangun Banten lebih maju.
Dani Setiawan, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), bahkan sudah memberikan rapot biru kepada WH soal capaian eksplosif kinerjanya.
Menurut Dani, melihat kinerja Wahidin selama 6 bulan memimpin tanah jawara, sepatutnya diapreasi dengan terobosan yang membuat Banten keluar dari pusaran praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung digandeng untuk mengawasi kinerja bawahannya.
“Sebenarnya usia 6 bulan masih relatif dini untuk diberi penilaian, akan tetapi jika dipaksa dengan melihat kinerja selama enam bulan tersebut, ya bisa lah WH diberi rapor biru merubah wajah Banten lebih baik,” ucap Dani.
Kebijakan baru seperti memperketat anggaran biaya tenda apel, memperketat pengawasan dan menghapus APBD yang tidak perlu, ia kerap blusukan memantau kinerja birokrasi dan kondisi masyarakat secara langsung.
Sementara Gubernur WH terkait pembangunan di Banten kedepan selain akan memajukan soal pendidikan dan kesehatan tetapi ia mengaku sudah merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur. Termasuk dengan pembangunan Banten Lama. Ini akan menjadi potret wajah Banten masa depan dengan tidak menghilangkan nilai sejarah.
Sektor sumber ekonomi di Banten sangat melimpah, kita akan kita berdayakan dengan konsep yang saling berhubungan antara permintaan dan kebutuhan. Maka itu Pemprov Banten akan membangun pasar induk. Hasil pertanian akan dikonsentrasikan ke pasar ini.
“Kita akan menguatkan petani. Sabtu dan Minggu kadang saya harus menyempatkan ke beberapa titik yang menjadi sumber pertanian. Tapi nyatanya distribusi barang hasil pertanian tidak bagus, banyak jalan yang masih jelek, nanti kita bangun supaya petani mudah menjual hasil tani.”
“Hasil pertanian seperti beras, jagung, kedelai, gula merah dan lainnya justru tidak dirasakan oleh masyarakat Banten. Produk kita dilempar ke luar oleh tengkulak, baru didatangkan ke Banten tentunya dengan harga yang sudah mahal,” ucapnya kepada PenaMerdeka.com, Minggu (31/12/2017).
WH lebih jauh mengungkapkan, perubahan wajah Banten di sektor pertanian harus ada, produk hasil tani kita konsentrasikan lebih dahulu untuk kebutuhan pasar di Banten lalu setelah surplus baru di ekspor ke luar.
Tetapi salah satunya petani harus dibebaskan ketergantungannya dari tengkulak. Petani harus bisa menjual langsung hasil taninya agar lebih besar keuntungannya.
“Saya sudah menghadap Presiden Jokowi soal akses distribusi darat. Saya meminta intervensi bantuan Presiden untuk merubah wajah Banten. Termasuk jalur kereta api (KA) Maja, Labuan, Rangkasbitng, Merak, Tanjung Lesung, hingga ke Serpong dan Jakarta,” kata WH.
Kita minta siapkan gerbong KA untuk mengangkut distribusi hasil pertanian. Tahun 2019 sudah dimulai untuk pembangunannya. Kedepan akses jalan raya juga harus kita optimalkan. Jadi segala sektor harus diberdayakan untuk merubah wajah Banten. (redaksi)