Ada Patgulipat Dugaan Mahar Jabatan Pimpinan DPRD?

0 489

BANTEN,PenaMerdeka – Penetapan pimpinan DPRD di sejumlah daerah di Banten belum tuntas. Salah satu penghambat lantaran ada tarik menarik kepentingan dan dugaan mahar. Parpol masing-masing anggota dewan sudah menetapkan tarif mahar jabatan pimpinan dewan.

“Ini (dugaan mahar, red) memang menjadi preseden buruk buat sistem demokrasi, pasalnya kaderisasi individu potensial terhambat. Dan berpengaruh juga kepada sistem pemerintahan di daerah masing-masing,” ucap Miftahul Adib pengamat kebijakan publik Universitas Syekh Yusuf (Unis) Tangerang dihubungi penamerdeka.com, Jumat (13/9/2019).

Memang akan sulit terbongkar lantaran kepentingan dugaan membeli jabatan pimpinan ada di internal partai. Otomatis anggota dewan terpilih yang notabene kader partai pasti diam.

Adib melanjutkan, selain harus ada uang, tetapi harus juga ada korelasi dengan DPP partai masing-masing. Karena kalau tidak ada ‘klik’ korelasi maka uang akan lebih banyak yang dikeluarkan oleh anggota dewan yang berambisi menjadi pimpinan.

“Jadi selain uang, tapi dewan yang mau merebut jadi pimpinan AKD atau Ketua DPRD atau wakil DPRD harus ada klik di pusat juga,” ucapnya.

DPP juga diduga terlibat ketika mengeluarkan surat keputusan kepada calon pimpinan. Meski dikabarkan tidak semua partai mengadopsi sistem yang seperti ini. Tetapi kalau terjadi, bakal menjadi musuh bersama bagi masyarakat.

“Ibaratnya suaranya (dugaan mahar, red) tidak sampai banyak keluar. Tapi baunya untuk orang-orang di internal partai merasakan dan tahu persis. Orang partai yang menjadi dewan juga akan diam ketimbang nantinya bermasalah buat dirinya,” tukas Adib.

Hanya saja imbasnya akan tidak bagus buat sistem pengkaderan partai, pasalnya anggota dewan yang potensial akan terganjal lantaran tidak punya uang membayar mahar.

“Secepatnya (menetapkan pimpinan DPRD), lebih baik dengan mengacu parameter calon potensial karena kerja kerja dewan setelah pelantikan pimpinan DPRD akan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD),” jelas Adib.

“Kalau pimpinan dewan terkonsentrasi materi kapan mau kerjanya? Sementara pembahasan APBD dan kerja dewan lainnya bersama pemerintah daerah sudah kejar tayang untuk anggaran murni 2020,” ucapnya.

Di pimpinan AKD juga memang bukan mustahil ada dugaan pemberian uang. Setiap dewan yang akan menduduki Ketua Komisi di DPRD bisa dipatok untuk mendapat pimpinan.

“Jadi dilema budaya politik kita bukan saja pada persoalan saat Pileg dewan yang mengeluarkan cost politik besar,” kata Adib.

Pasti ada imbas setelah mengeluarkan dana pada Pileg, lalu dewan terpilih bakal mengeluarkan anggaran lagi kalau mau menjadi pimpinan di DPRD, baik itu sebagai pimpinan fraksi, ketua komisi, wakil ketua di DPRD kota dan kabupaten hingga ke DPRD provinsi maupun di DPR pusat.

“Mengeluarkan mahar tentunya orang akan berpikir bagaimana kembali modal. Saya khawatir, dewan mempunyai ‘sponsor’ juga, lalu para wakil rakyat menggolkan proyek para donatur yang tentunya potensi korupsi,” pungkasnya. (rd)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE