Mappilu PWI Minta Polri Tindak Pelanggar Prokes Pilkada

PWI MINTA PENYELENGGARA LIBATKAN INSAN PERS

JAKARTA,PenaMerdeka – Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI Pusat menyambangi Polri terkait pelaksanaan pilkada serentak yang tetap digelar meski sempat diminta ditunda lantaran pandemi covid-19.

Roadshow menyambangi sejumlah tokoh dalam rangka persiapan gelaran pilkada yang oleh Pemerintah dan DPR akhirnya tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Sehubungan dengan rencana diskusi, Mappilu PWI menyambangi Kapolri yang diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen. Pol. Imam Sugianto, M.Si. di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020) siang.

Dalam pertemuan tersebut Imam Sugianto mengatakan kepolisian republik Indonesia akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan.

Dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, bukan hanya masyarakat tapi mereka yang menjadi penanggunjawab atau ‘provokator’ yang membuat warga berkerumun,” ucap Imam, Selasa (22/9/2020).

Nantinya kata Imam, Polri secara tegas dalam maklumatnya akan membubarkan tahapan pilkada jika ditemui adanya pelanggaran.

Imam menambahkan, polisi tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 ini.

“Jadi tidak ada acara hiburan, musik, atau kampanye terbuka,” katanya

Mantan ajudan Presiden SBY yang juga pernah menjadi Wakapolda DIY dan Kalbar ini menambahkan, Polri senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, termasuk pemerintah daerah.

Pasalnya memastikan tahapan pilkada serentak berjalan sehat, jujur dan adil.

“Kami juga baru saja melakukakan rakor virtual bersama para kapolda se-Indonesia untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan di Pilkada Serentak di 270 daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Di mana tahapannya akan memasuki pencabutan nomor urut,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Mappilu PWI, Soeprapto Sastro Atmojo mengatakan, pihaknya berpegang teguh pada dua prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 cara ketat. Kedua, perhatian penuh terhadap kesehatan dan keselamatan penyelenggara, termasuk para pihak yang terlibat.

“Mappilu PWI mendukung Polri bertindak tegas, karena konsen kami jika Pilkada jalan maka dua prinsip itu harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses di tengah pandemi,” jelasnya.

Mappilu sejatinya mendukung sikap tegas kepolisian untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pasangan calon Pilkada.

“Kami mendorong jangan saja kesadaran masyarakat yang diharapkan tapi juga kesadaran politisi pak. Kita harus berani mengkritisi politisi ini agar menghimbau tidak ada kerumunan,,” kata Suprapto.

Suprapto pun berpesan agar kepolisian turut melibatkan pers untuk membantu sosialisasi tentang aturan protokol kesehatan (proses)  pilkada,

PWI akan menggunakan media anggotanya untuk mewujudkan pemilu yang sehat.

“Jadi bayangkan saja anggota kami di kabupaten provinsi dan pusat luar biasa banyaknya, ada 16 ribu jejaring makanya melalui Mappilu PWI ini kita dapat bersama-sama menggunakan jejaring kita yang luas dan panjang itu pak,” ungkap Suprapto Sastro.

Seperti diketahui dalam audensi kontrol pilkada hadir juga Mirza Zulhadi (Sekjen PWI Pusat), Tubagus Adi (Wakil Direktur Eksekutif Mappilu-PWI), Naek Pangaribuan (Divisi Pengawasan dan Pemantauan Mappilu-PWI), dan Mercys Charles Loho (Humas PWI Pusat).

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. (red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...