HMI Serang Siapkan Judical Review Omnibuslaw UU Cipta Kerja ke MK

DISEBUT IKHTIAR TOLAK OMNIBUS LAW

SERANG,PenaMerdeka – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mempersiapkan Judicial Review atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disebutkan bagian dari Ikhtiar dalam menolak Omnibus Law.

“Kita mempersiapkan materi Judicial Review ke MK, ini bentuk ikhtiar HMI cabang Serang dalam menolak Omnibus Law. Adapun teknisnya kita lihat perkembangan ke depan. Apakah materi HMI akan di masukan ke beberapa kelompok atau kita sendiri untuk ke MK,” kata Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma, dalam diskusi publik Menakar Peluang Judicial Review UU Ciptaker – Omnibus Law di Rumah Dunia, Kota Serang, Senin (2/11/2020).

Faisal menegaskan, HMI Cabang Serang akan coba konsolidasi dengan sumber daya manusia yang ada di internal HMI. Bahkan, dirinya bakal mencoba mengumpulkan alumni guna membahas uji materi UU Cipta Kerja Omnibuslaw.

“Omnibus Law menjadi momentum kita melakukan konsolidasi intelektual, kita coba konsolidasi pakar Hukum, kader dan Alumni HMI yang berpengalaman di bidang Hukum,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Zaenal Muttaqin menyebutkan, undang-undang cipta kerja ini sangat kontroversial. Sebab, dalam aspek formal dan aspek materil banyak kekeliruan.

“Adapun mengenai pengajuan Judicial Review adalah hak konstitusional dari setiap warga yang merasa dirugikan dengan adanya undang-undang ini hal itu wajar untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diajukan permohonannya,” jelasnya.

Namun, lanjutnya agar sesuai dengan kenyataan dan harapan maka harus sesuai dilihat secara jeli pasal apa yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

“Karena ketika diajukan gugatan atau permohonan ke mk itu jelas menembak pasal mana yang bertentangan karena kalau salah itu bisa gagal di MK,” ucapnya.

Sementara, Lia Riesta Dewi, Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan Fakultas Hukum (FH) Untirta menjelaskan Judicial Review berpeluang dibatalkan oleh MK.

“Peluang Judicial Review undang-undang cipta kerja ini sangat besar karena memang dimana ada tiga pasal di bab IV mengenai ketenagakerjaan kerjaan yang itu bertentangan dengan undang-undang dasar mengenai hak untuk setiap orang mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan, itu sama di mata hukum,” paparnya. (dra)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...