Wagub Andika Sentil Kepala OPD Banten Soal Transparansi Audit BPK

BANTEN,PenaMerdeka – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy intruksikan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten transparan dan kooperatif terhadap kegiatan audit BPK Perwakilan Banten.

Kata politisi Partai Gokkar ini, hal tersebut menyangkut kepatuhan sejumlah program kerja yang dibiayai Pemerintah Pusat.

Termasuk program vaksinasi Covid-19, pendidikan vokasi, belanja modal infrastruktur dan pemeliharaan jalan.

“Saya menekankan setiap OPD dalam pengelolaan keuangan daerah berorientasi performance budget,” kata Wagub Andika saat menerima rombongan BPK RI Perwakilan Banten di Pendopo KP3B, Serang, Senin (11/10/2021).

Dilanjutkan Andika, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah tranparansi, akuntabilitas dan value for money.

Tranparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

“Tranparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat,” paparnya.

Selanjutnya, kata Andika, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung-jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

“Karena itu, pada kesempatan ini saya menekankan seluruh OPD dapat menerapkan asas transpransi, akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.

Seperti diketahui, rombongan BPK RI Perwakilan Banten dipimpin langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama.

Andika sendiri didampingi Plt Sekretaris Daerah Banten Muhtarom, dan sejumlah pimpinan OPD Banten terkait seperti dari Inspektorat, Bapenda, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lalu tampak Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Juga turut hadir perwakilan Inspektorat kabupaten/kota. (red)

Disarankan
Click To Comments