JAKARTA,PenaMerdeka – Komisi IV DPR mensupport penambahan anggaran bagi tiga kementerian untuk melakukan percepatan proses rehabilitasi bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penambahan anggaran tersebut berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp5,1 miliar yang nantinya digunakan dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto mengatakan, dengan kerusakan yang begitu besar di lokasi bencana, memang membutuhkan dana yang besar juga untuk mempercepat proses rehabilitasi.
“Kementerian Pertanian tadi mintanya Rp5,1 (miliar) malahan. Jadi itu nanti menunggu. Mereka akan rapat koordinasi lagi di kementerian-kementerian,” ujar Titiek.
“Jadi intinya kami dari komisi IV akan menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi pemulihan lahan,” sambungnya usai rapat kerja dengan mitra kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Pemerintah sendiri diketahui telah membentuk satgas kebencanaan untuk percepatan rehabilitasi, dan Titiek berharap satgas ini bisa segera mengatasi persoalan di lokasi bencana.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk memastikan upaya rehabilitasi bagi daerah terdampak bencana Aceh dan Sumatra.
Titiek ingin memastikan progres koordinasi antar kementerian mengenai rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur. Terlebih, mata pencaharian masyarakat Aceh dan Sumatra yang sudah ludes diterjang banjir bandang dan longsor.
“Kami ingin tau koordinasinya bagaimana ini kan menyangkut pertanian dan kelautan kehutanan. Petani-petani ini kan banyak sawahnya yang tida bisa ditandurin (ditanami) lagi,” ucapnya.
“Walaupun mau direhabilitasi tapi rehab itu perlu waktu. Kami ingin bertanya dalam menunggu rehabilitasi ini perlu mereka apa, mata pencaharian bagaimana dari tindakan Kementerian-kementerian, tadi sudah cukup banyak ya yang kami bicarakan,” pungkasnya.
