JAKARTA,PenaMerdeka – TransJabodetabek rute D41, yakni Sawangan-Lebak Bulus makin laris diminati warga, dan lantaran membeludaknya jumlah penumpang terutama di lokasi depan Gerbang Tol Sawangan, menjadi sorotan.
Rute tersebut tercatat melayani hingga 4.000 penumpang per hari namun, lonjakan okupansi tersebut belum diimbangi kesiapan infrastruktur, khususnya di wilayah Depok.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menanggapi hal tersebut dengan menegaskan, pembangunan halte di wilayah Depok semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, bukan sepenuh ranahnya.
“Depok bukan Provinsi DKI Jakarta. Harusnya haltenya, jangan semuanya Jakarta yang menyiapkan. Mudah-mudahan termasuk haltenya dibangun oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026) kemarin.
Meski menjadi tulang punggung mobilitas lintas wilayah, sejumlah lokasi pemberhentian TransJabodetabek D41 di Depok dan masih bersifat sementara, penumpang kudu menunggu tanpa fasilitas halte standar yang aman dan nyaman.
Pramono sempat berkelakar soal ekspansi rute TransJabodetabek yang kini menjangkau berbagai wilayah penyangga Jakarta.
“Bercandanya adalah karena memang TransJabodetabek ini kan kita buka ke mana-mana. Dari Blok M ke Alam Sutera, ke PIK, ke Bogor, kemudian ke Ancol, ke Soetta. Ada juga yang minta sampai ke Singapura gitu ya,” seloroh Pram di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2).
Dari Depok, penumpang TransJabodetabek biasanya menunggu bus di beberapa titik, antara lain di Terminal Sawangan, halte di Simpang Parung Bingung, dan Halte di Jalan Dana Sawangan.
Pramono berharap fasilitas pendukung seperti halte di wilayah Depok dapat dibangun oleh pemerintah daerah setempat. “Saya ikut berharap dan mendoakan mudah-mudahan untuk yang seperti itu, termasuk haltenya tentunya dibangun oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menilai pemerintah daerah perlu mencari terobosan pendanaan di luar APBD untuk membangun infrastruktur transportasi.
“Pemerintah daerah harus berani berpikir di luar APBD. Kalau tidak, konektivitas transportasi akan jalan di tempat,” ujarnya dalam diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026.
Menurut Nirwono, ketiadaan halte meningkatkan risiko keselamatan penumpang karena mereka menunggu di area yang tidak dirancang sebagai ruang publik transportasi.
