Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pengangkatan Jabatan, KASN Endus 11 Kabupaten Salahi Sistem Merit

0 45

JAKARTA, PenaMerdeka.com – Indikasi ada jual beli jabatan ditemukan tidak hanya di daerah Klaten saja. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengendus ada 11 daerah yang terindikasi melanggar atas sistem merit (manajemen seleksi PNS).

Komisioner KASN, Nuraida Mokhsen melaporkan, dari hasil pengamatan pihaknya, diketahui dari hasil pengamatan tersebut, pihaknya tengah melakukan pengawasan lanjutan terhadap proses perekrutan PNS di 11 kabupaten di Indonesia.

“Saya yakin ada yang tidak betul lah. Kalau 11 kabupaten itu ada indikasi kuat masih akan dilanjutkan penyelidikan. 11 kabupaten itu ada di luar Pulau Jawa,” kata Nuraida, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (6/1).

Sebelumnya Nuraida mengatakan bahwa KASN mendapatkan laporan terhadap 11 kabupaten itu sekitar Desember 2016 lalu. Saat ini masih dalam penyelidikan terkait pelanggaran administratif atas sistem meritokrasi sebagai acuan pengangkatan jabatan di lingkup PNS.

Lebih jauh kata Nuraida seperti dilansir detikfinance.com, sistem merit KASN berfungsi untuk mengawasi pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang harus sesuai prosedur yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu ia beralasan, sistem merit sangat penting, pasalnya , untuk mencegah adanya praktik jual beli jabatan, konflik kepentingan seperti pemilihan jabatan atas dasar agama, suku, dan kepentingan politik.

“Kalau ada ada dugaan pelanggaran maka kami akan menyelidiki lebih dahulu. Kalau yang di 11 kabupaten laporannya itu bulan Desember kemarin, itu masih ada tindak lanjutnya karena penyelidikannya di KASN soal administratif. Misalnya ada orang diangkat tidak sesuai dengan sistem merit dan itu kami melakukan penyelidikan, apakah ini akan diterbitkan dan atau tidak,” ujarnya.

Namun demikian kalau ada terbukti, nanti KASN memberikan rekomendasi kepada Pemda, Kemendagri, atau pun Presiden untuk memberikan sanksi. Hal itu sesuai dengan jabatan tersebut. Namun, jika terindikasi terdapat unsur pidana nantinya KASN akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.

“Untuk urusan seperti ini kita kerja sama dengan Kemendagri. Nanti kalau ada indikasi pidana tentunya ke aparat hukum. Kita bisa memberikan rekomendasi itu, misalnya pemberhentian, teguran, tidak naik pangkat dan lainnya,” ujarnya.

“Klaten itu tertangkap KPK, tidak memakai sistem merit. Tapi dari segi ASN tadinya belum dizinkan melantik atau ditunda karena ada beberapa tahapan yang masih diperiksa. Ternyata ada sesuatu kan. Walau sudah dikatakan itu tidak boleh, tapi tetap ingin melakukan, tapi begitu ketahuan itu kan ada kemungkinan ada sesuatu yang dilakukan, akhirnya untuk Klaten dia belum jadi melantik,” imbuhnya. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...