Zulfikar Demokrat

Telan Rp1,7 Miliar, Reses Dewan Diminta Jangan Seremoni

0

KOTA TANGSEL,PenaMerdeka – Anggaran reses DPRD Kota Tangsel pertamanya di 2017, menelan biaya Rp1,7 miliar. Uang untuk reses dewan tersebut diambil dari APBD Pemkot Tangsel.

Mengenai anggaran Rp1,7 miliar diatur dalam Keputusan Walikota Tangsel No 173 Tahun 2016. Dimana anggaran Rp1,7 miliar itu dibagi 50 anggota DPRD Kota Tangsel. Sehingga satu anggota dewan menerima uang sebesar Rp35 juta.

Pengamat pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah Jakarta, Zaki Mubarak, meminta kegiatan reses pertama ini jangan cuma seremoni semata. Namun, harus mampu menghasilkan output yang besar dan berdampak kepada masyarakat.

”Kegiatan reses dewan harus terukur hasilnya. Apa saja aspirasi dari konstituennya, dan bagaimana anggota memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu. Dan hasil reses juga harus terbuka untuk publik,” ujarnya, Kamis (26/1).

Ia mengungkapkan, anggaran reses harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Dimana kegiatan yang berlangsung selama enam hari itu harus menyentuh seluruh aspirasi konstituen.

”Jangan sampai ajang reses dewan dijadikan kesempatan berlibur anggota dewan, tetapi harus dimanfaatkan untuk mendengarkan keluhan publik, dan keluhan itu diperjuangkan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie mengatakan, tujuan dilaksanakannya reses dewan adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD tahun Anggaran 2017.

”Hasil kegiatan reses anggota ini akan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD dan diserahkan langsung kepada walikota,” katanya.

Ia menuturkan, reses pertama ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD. Meliputi seluruh bidang pembangunan dan urusan kewenangan pemerintah daerah, permasalahan yang berkembang di masyarakat. Hasil pelaksanaan reses dewan berdasarkan audiensi maupun studi banding.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel Siti Chodijah mengatakan, setiap reses ia mencatat apa saja kebutuhan masyarakat untuk kemudian diperjuangkan saat rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Reses ini merupakan bagian dari pola komunikasi anggota dengan masyarakat.

”Sebisa mungkin kebutuhan warga harus kita serap agar hasilnya bisa maksimal,” katanya. (deden)

kanal partai gerindra
Baca Berita Lainnya
Puji Rahman Hakim Perindo

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

tristique consequat. ultricies Aliquam nec diam ipsum pulvinar dapibus lectus mi, et,