Kata Lembaga Kebijakan Publik Demo Oknum Mahasiswa di KPK Salah Sasaran

0 58

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka – Ibnu Jandi, Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) terkait aksi demonstrasi yang menuding Cagub Banten Wahidin Halim oleh mahasiswa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan aksi salah sasaran.

“Mereka hanya berasumsi belaka saja dan itu demo yang tidak cerdas,” kata Jandi.

Jandi menjelaskan, bahwa tidak ada urusannya Kepala Daerah Kota Tangerang Periode 2008-2013 atau Walikota ketika itu untuk memberikan rekomendasi, baik secara lisan atau tertulis. Pasalnya aset yang digunakan bukan sebagai aset Pemda Kota Tangerang, tapi milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Seharusnya demonya juga di Kemenkumham, bukan di KPK ini sudah salah sasaran. Objek yang saya duga sebenarnya pengusaha atau pengembang Pasar Babakan yang sedang menikmati lahan itu,” terang Jandi.

Berdasarkan UU Agraria kata Jandi, sesungguhnya pengembang itu pun kalaupun ingin memanfaatkan lahan bukan ke Pemda tapi ke Kemenkumham selaku pemilik tanah. Kalau keberadaan tanahnya memang berada di Kota Tangerang, tapi tetap tidak ada kewenangan.

“Calon Gubernur Banten yang merasa dirugikan sebenarnya punya hak untuk melaporkan penanggungjawab aksi demontrasi di gedung KPK itu ke kepolisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena saya duga masa aksi itu telah melakukan pemutarbalikan fakta, sesungguhnya sampai sekarang kita lihat yang menggarap lahan itu adalah pihak pengusaha. Jadi tidak ada hubungan berbanding lurus sebangun dengan kepala daerah saat itu atau Cagub yang saat ini mencalonkan diri,” papar Jandi.

Ia juga menegaskan bahwa demo yang dilakukan di depan gedung KPK tersebut sangat tidak cerdas, apalagi mengatasnamakan mahasiswa. Sebagai kaum intelektual mereka seharusnya mempunyai kajian hukum dan akademik sebelum melakukan aksi demonstrasi.

“Saya menduga ini hanyalah by design yakni sebuah rekayasa sedemikian rupa tapi dalam pengemasannya tidak cerdas. Jelas ini perbuatan black campaign dan tidak dibenarkan dalam demokrasi,” tutur Jandi.

Soal gratifikasi, tambah Jandi, itu juga tidak ada urusannya dengan mantan kepala daerah Kota Tangerang yang kini mencalonkan Gubernur Banten. Kalaupun ada dugaan gratisfikasi, karena itu tanah milik Kemenkumham dan digunakan oleh pengembang/pengusaha, seharusnya sasarannya ke oknum Kemenkumham bukan ke Pemda.

“Kalau kwitansi adanya setoran perbulan, itu juga harus dilihat dulu. Jangan sampai kwitansi itu jadi bagian seolah-olah dibuat untuk merekayasa. Bisa saja kan tanda tangan itu dipalsukan atau di scan,” ucapnya.

Ditambahkan Jandi, tim hukum kandidat yang merasa dirugikan tersebut seharusnya bisa melakukan gugatan atau laporan dugaan pencemaran nama baik ke kepolisian. Apalagi bila memang tidak ada persetujuan dari kepala daerah dan memang bukan kewenangannya.

“Hal ini kan sudah beberapa kali dilaporkan ke Kejaksaan maupun DPRD dan tidak terbukti . Memang sangat sulit untuk dibuktikan, kecuali permainan politik. Tapi saya katakan ini perbuatan yang jahat dan tidak boleh bermain seperti ini,” tandasnya. (wahyudi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...