Keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditantang melalui kebijakannya untuk mengganti menteri yang dianggap tidak berprestasi. Salah satunya dalam pengelolaan BUMN.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, untuk menjadikan BUMN sebagai program pembangunan nasional tidak cukup hanya menempatkan orang-orang bersih di sana, ujarnya seperti dilansir sindonews.com.
Menurutnya, percuma orang bersih hanya ditugaskan sebagai komisaris, tanpa bisa mengatur sepenuhnya.
“Jadi menurut saya reshuffle kurang afdal tanpa mengikutkan Menteri BUMN,” ujar Adie dalam acara diskusi bertajuk, Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/5).
Sebelumnya pengamat politik, Emrus Sihombing menilai praktik pengelolaan BUMN tidak berjalan efektif. Akibatnya, program nawa cita Presiden Jokowi melalui BUMN sulit terwujud.
“Maka Jokowi harus menempatkan nawa cita, trisakti ya menteri BUMN yang harus bisa menjalankan ini. Bisa saja menteri ini (Rini Soemarno) dievaluasi secara holistik,” ucap Emrus. (sarinan/dbs)
