Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

KPAI Dorong Kurikulum Sekolah Darurat Untuk Wilayah Terdampak Bencana

107

JAKARTA,PenaMerdeka – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat pada wilayah terdampak bencana.

Permintaan tersebut disampaikan KPAI setelah melakukan pengawasan ke beberapa sekolah darurat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, baik sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA/sederajat 28-30 September 2018 lalu.

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan mengatakan, pada saat KPAI melakukan pengawasan langsung di beberapa sekolah di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, terungkap keluhan anak-anak dan para guru, bahwa ruang kelas tenda sangat panas mulai pukul 09.00 Wita. Lalu, ketika ditenda mereka kelelahan duduk bersila karena tidak dapat menggunakan meja dan kursi di kelas seperti di ruang kelas yang normal pada umumnya.

“Kalau di ruang kelas yang semi permanen bisa menggunakan meja dan kursi di kelas darurat, tapi kalau tenda sangat tidak memungkinkan karena sempit dan tidak tinggi. Bahkan jika hujan deras, kelas-kelas tenda akan bubar karena tenda tertiup angina dan akan dibajiri air,” kata Retno dalam rilisnya, Minggu (7/10/2018).

Kemudian, Retno memaparkan, Keterbatasan ruang kelas sekolah yang berada di Lombok Utara, akibat mengalami kerusakan berat dan memerlukan waktu yang lama untuk perbaikan, mengakibatkan peserta didik terpaksa bergantian untuk menggunakan kelas. Sehingga, berimbas pada jam belajar yang dibagi menjadi dua shift.

“Jam sekolah yang pendek dan kondisi sekolah darurat yang tentu tidak senyaman kelas di sekolah-sekolah yang kondisinya normal, maka KPAI meminta pemerintah dalam hal ini Kemdikbud dan Kemenag untuk tidak sekedar berkosentrasi pada kelas darurat, namun harus juga menyiapkan kurikulum khusus untuk sekolah darurat,” paparnya.

Oleh karena itu, Retno menandaskan, Sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku. Sementara, Retno menambahkan, sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisi psikologis anak-anak yang belajar masih belum stabil, serta rendahnya kenyaman dalam proses pembelajaran di kelas.

“Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya jangan di bebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku saat ini. Namun, sudah semestinya menyesuaikan kondisi riil mereka di lapangan. Oleh karena, kurikulum darurat menjadi penting dan mendesak dibuat oleh pemerintah, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana.”

“Nanti sistem penilaian dan ujian sekolah serta ujian nasional peserta didik di sekolah-sekolah darurat, baik di Lombok, Palu dan Donggala dan tempat lainnya juga harus disesuaikan dengan kurikulum sekolah darurat, bukan disamakan dengan peserta didik lain di Indonesia yang wilayahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana, seperti gempa dan tsunami,” tandasnya.(ari)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...