Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Fraksi Gerindra Banten: Tidak Ada Alasan Raperda Bahasa Indonesia & Daerah Ditunda

0 28

BANTEN,PenaMerdeka – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten melalui Ade Awaludin, yang juga anggota Komisi V sebelumnya mengaku sudah mengusulkan judul Raperda Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah ke Bapperda serta bakal dibahas tahun 2018.

Ia berpendapat, Raperda penggunaan bahasa negara itu tetap harus dijalankan tidak ditunda meskipun harus terbentur sejumlah persoalan.

“Saya dapat informasi bahwa besok Kamis 1 November ada beberapa usulan Raperda akan diluncurkan ke Tahun 2019. Saya kecewa karena seharusnya teman-teman komitmen dengan jadwal pembahasan Raperda Bahasa Indonesia dan Daerah,” ujar Ade yang juga Anggota Baperperda DPRD Privinsi Banten kepada PenaMerdeka.com, Rabu (31/10/2018).

Dia juga menyesalkan sejumlah pihak soal tidak ada respek terhadap perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di Banten.

Padahal menurutnya, kalau mengacu prioritas, maka soal kebahasaan dalam Raperda Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah lebih diutamakan lantaran persoalannya menyangkut sebagai Bahasa Negara.

“Sebab sudah banyak bahasa Indonesia baik sebagai petunjuk pelayanan publik mengalami sesat pengartian bahasa. Sekarang malah dibiarkan, sejatinya tidak boleh dibiarkan, contoh kata dikontrakan yang artinya dilawankan namun kita sudah lazim mengartikan itu disewakan,” ujarnya.

Sekarang soal kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga asing sudah di cabut oleh Peraturan Kemenaker No. 16 Tahun 2015.

“Jelas sangat merugikan kedaulatan kita sebagai bangsa, Raperda Bahasa Indonesia dan Daerah harus dibuatkan regulasinya. Regulasi daerah harus ada,” ujar Ade.

Ia pun beralasan, soal kebahasaan daerah sebagai bahasa ibu itu juga harus memiliki kaidah-kaidah yang terukur. Sehingga tidak liar atau hanya mengikuti kemauan para penutur tertentu, karena bahasa daerah merupakan bagian dari sastra multikultural.

Ade melihat Raperda Penggunaan Bahasa Indonesia dan Daerah potensinya bakal dicoret. Pasalnya alasan postur anggaran penyusunan untuk Raperda Bahasa Indonesia dan Daerah bisa dilihat karena tidak ada lagi kegiatan ticketing atau study banding.

“Saya kira hal tersebut bukan alasan yang tepat. Karena pembahasan yang serius dengan mengundang pakar dan pegiat bahasa untuk hasil maksimal rasanya cukup. Artinya tidak ada alasan penundaan Raperda Bahasa Indonesia dan Daerah,” tandas Ade. (sarinan)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...