Soal Polemik RUU Permusikan, Agung Shifter: Musisi Jangan Langsung Baper, Kaji Dulu

0 288

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan menjadi polemik di kalangan musisi tanah air. Bahkan, sejumlah musisi di Indonesia membuat petisi penolakan RUU tersebut.

Menyikapi hal tersebut, musisi asal Kota Tangerang Agung Winarto, Gitaris Shifter band mengatakan, sebaiknya para pegiat musik meneliti dan mencari kejelasan terlebih dahulu terkait pasal-pasal yang dianggap merugikan dunia permusikan Indonesia.

“Teman-teman musisi jangan langsung Baper lah (Bawa Perasaan-red), sebaiknya kita kaji dulu, namanya UU kan buatan manusia, pasti ada plus-minusnya, kenapa langsung ditolak? Inikan baru rancangan,” kata Agung saat ditemui Penamerdeka.com, Selasa (12/2/2019).

Menurut Agung, hasil karya musisi yang dikonsumsi khalayak ramai, sudah sepatutnya ada payung hukum yang menaunginya. Sebab, ketika subyek hukum bertemu dengan objeknya maka menjadi peristiwa hukum. Oleh karena itu, lanjut Agung, sudah seharusnya ada UU yang mengaturnya.

“Musik itukan sebenarnya karya manusia yang diperdengarkan dan didistribusikan ke halayak ramai , jadi memang sudah seharusnya ada payung hukum, jadi dari kacamata hukum sudah benar,” terangnya.

Terkait adanya pasal karet yang dianggap membelenggu kretifitas musisi, kata Agung, apa yang tercantum di dalam pasal 5 RUU tersebut sudah baik adanya. Sebab kata Agung, apabila musisi terlalu bebas dan frontal dalam membuat suatu karya, bisa berimbas tidak baik untuk penikmat musik Indonesia.

Lalu, kata Agung, pasal tersebut juga bisa membuat para musisi bisa lebih kreatif untuk menciptakan lagu, khususnya lagu tentang kritik sosial dengan menggunakan kata-kata kiasan yang lebih enak didengar.

“Secara isinya itu menurut saya pasal 5 bagus, disitu kita tidak boleh menghujat, sexualitas, zat adiktif, terus yang mana jeleknya. Padahal tinggal gimana pintar-pintarnya musisi mencari kiasan untuk melakukan kritik. Malahan kalau perlu ada lembaga sensor permusikan.”

“Mungkin tinggal ditambahin saja redaksi di pasal 5, boleh mengkritik Pemerintah, asalkan dengan kata-kata yang bijak,” katanya.

Dari semua pasal yang menjadi pro-kontra sejumlah Musisi di Indonesia , Agung menuturkan, ada salah satu pasal yang menjadi perhatiannya, yaitu Pasal 42. Dimana dalam pasal itu disebutkan, bahwa Pelaku usaha di bidang perhotelan, restauran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya.

Selain menjadi musisi, Agung yang juga Calon Legislatif Provinsi Banten dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kota Tangerang A ini mengaku, akan mendorong pasal tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Sebab menurut Agung, Pasal 42 tersebut, selain bisa menambah penghasilan pemain musik tradisonal, juga mampu menjaga tradisi budaya Indonesia.

“Wah pasal 42 ini bagus banget, nanti kalo saya berhasil jadi anggota DPRD Provinsi, saya usung biar jadi Perda, secara hierarki Perundang-Undangan kalau RUU Permusikan ini jadi di sahkan, kan enak bisa jadi acuan, jadi musisi lokal juga bisa tampil maksimal di daerahnya,” pungkasnya. (ari tagor)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...