Amuk Bahari Tuntut Bongkar Ulang Draft Raperda RZWP3K Banten

PEMBAHASAN RZWP3K TAK LIBATKAN MASYARAKAT PULAU DAN PESISIR

0

BANTEN,PenaMerdeka – Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari minta Pemprov Banten untuk merevisi ulang draf penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Banten.

AMUK Bahari yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan Komunitas Nelayan Tradisional mengkritisi juga undangan rapat dengar pendapat pansus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2018-2038.

Mereka mengeluhkan lantaran sampai saat ini penyusunan RZWP3K sangat jauh dari tahapan-tahapan.

Terutama proses penyusunan serta akses masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

“Mengapa kami mengkritisi undangan DPRD Banten? Karena bagaimana bisa kami memberikan masukan dan analisis jika proses penyusunan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai,” ucap Mad Haer anggota AMUK Bahari Banten usai menghadiri rapat pansus di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang kepada penamerdeka.com, Selasa (28/7/2020).

Karena masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Banten tidak dilibatkan dalam tahap-tahap penyusunan.

Salah satunya baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat.

“Kedua, tidak ada transparansi atas data dan draft dokumen resmi beserta lampiran RZWP3K (draft RZWP3K, Peta Lokasi, Detail Alokasi Ruang beserta Luasannya serta dokumen penjelasannya) oleh DPRD Banten dan Pokja RZWP3K,” katanya.

Ketiga, berangkat dari poin 2 (dua), maka tidak ada data serta draft dokumen RZWP3K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.

“Keempat, tidak adanya dokumen RSWP-3-K. Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Provinsi Banten telah Dokumen RSWP-3-K yang merupakan syarat untuk penyusunan RZWP-3-K. RSWP-3-K dalam penyusunannya harus melakukan konsultasi publik,” katanya.

Dia juga menilai Penyusunan RZWP3K di Provinsi Banten sangat jauh dari pedoman dan kebijakan yang mengatur penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satunya sosialiasi sebelum penyusunan RZWP3K.

“Berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi, sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP3K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP3K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya,” katanya.

Hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah, sambungnya, dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di banyak lokasi.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi telah melompat dari tahap-tahap yang seharunsya dilakukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (dra)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...