11 SPBE di Jakarta, Banten Hingga Jabar Kepergok Nakal Curangi Pengisian Gas Elpiji

KERUGIAN DITAKSIR RP18,7 MILIAR

JAKARTA,PenaMerdeka – Kementerian Perdagangan mencatat, terdapat 11 SPBE dan satu Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang nakal melakukan pengisian dan pelabelan elpiji subsidi tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut merupakan hasil dari pengawasan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan pada periode Oktober 2023 hingga Mei 2024.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, akibat ketidaksesuaian dalam pengisian dan pelabelan tersebut proyeksi potensi kerugian mencapai Rp18,7 miliar per tahun.

“Penyegelan produk gas elpiji 3 kg ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/5/2024).

Setelah dicek, seharusnya masyarakat menerima elpiji 3.000 gram, tetapi gas elpiji yang ditemukan dan disegel berkurang 200-700 gram.

Zulkifli menyebutkan, wilayah pengawasan mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yaitu berada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Kemudian Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat), yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta.

Dugaan pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1).

Pasal 134 menyebutkan, pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan atau label.

Sedangkan Pasal 137 ayat (1) menyebutkan, pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan atau label.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 166 ayat (1) dan (2).

“Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha,” tukasnya. (rur)

Disarankan
Click To Comments