Bacagub Andra Soni Punya Solusi Jawab Keresahan Kaum Emak Saat Musim PPDB Tiba

TARGET SDM BANTEN BERDAYA SAING

BANTEN,PenaMerdeka – Andra Soni Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Banten 2024-2029 mengatakan, target maksimal membuka ruang dunia pendidikan dan mengawal kecukupan nutrisi gizi siswa dari program pusat merupakan support realisasi peningkatan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing.

Menurutnya, capaian intelligence quotient (IQ) ketika seseorang belajar, kemampuan daya menalar, memecahkan masalah, membuat gagasan atau perencanaan harus ditopang andil pemerintah supaya SDM Banten mampu bersaing melakoni perkembangan jaman.

Karenanya, dirinya berpendapat dunia pendidikan akan jadi salah satu prioritas program jika nanti bakal pasangan calon (Bapaslon) Andra Soni-Dimyati Natakusumah mendulang menang kontestasi Pilgub Banten 2024.

Lalu, memberi ruang seluas luasnya kepada anak di Banten untuk mendapat jatah absolut kebutuhan pendidikan maksimal juga bagian menjalankan amanat Undang-undang.

Meski kata Andra, pendekatan kebijakan pendidikan antara wilayah di Banten Selatan dengan Tangerang Raya bakal berbeda.

“Tangerang Raya daerah padat penduduk, tetapi masih perlu banyak lagi sekolah unggulan menengah atas dan kejuruan negeri. Nah ini, maka harus dipetakan disesuaikan konsentrasi pembangunannya,” kata Andra kepada penamerdeka.com, Sabtu (24/8/2024).

Dia mencontohkan, di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan kepadatan penduduk hampir setara dengan warga di Kota Cilegon, hingga saat ini baru mampu memberikan fasilitas satu SMA negeri saja.

Sementara jumlah SMP Negeri di Pasar Kemis sekitar delapan kali lipat lebih banyak. Artinya kata Andra, ada persoalan untuk mengakomodir kebutuhan calon siswa dari jenjang setingkat SMP ke SMA SMK negeri.

PERBANYAK USB TEKAN WARGA PUTUS SEKOLAH

img 20240824 195739
Andra Soni saat meninjau progam unggulan Prabowo-Gibran Makan Bergizi Gratis di Tangerang. (istimewa)

Pasalnya Dia beralasan, minat orang tua siswa mendapat sekolah milik pemerintah masih sangat tinggi. Karena bersekolah di negeri membantu pembiayaan yang lebih terjangkau ketimbang kalau anaknya mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

“Ya ditambah yah, kita bangun juga tahun depan dua unit sekolah baru (USB) di Pasar Kemis, sebab di Pasar Kemis minimal itu ada dua tingkat SMA dan SMK Negeri. Akan dibangun di sana,” ungkap Andra Soni yang dalam pilgub Banten 2024 diusung koalisi banten maju (KBM).

Kata Andra Soni menjabarkan, peningkatan komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan kabupaten serta pemerintahan provinsi Banten juga dapat menentukan keberhasilan pembangunan dunia pendidikan.

Sebab, targetnya jumlah fasilitas pendidikan jenjang SMP dan lanjutan SMA dan SMK terprogres harus seimbang adil merata, dampaknya rakyat Banten kedepan harus mudah mendapat hak pendidikannya.

“Menambah aset sekolah. Karena masyarakat tetap akan tumbuh lahir dan bertambah. Butuh pendidikan itu otomatis. Tugas kita jangan sampai setelah lulus SMP mereka putus sekolah karena sulit mendapat pendidikan lanjutannya,” tukas Andra.

“Lagi pula dalam mandat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara mengantongi hak pendidikan secara absolut,” ungkapnya.

KOORDINASI PEMKOT PEMKAB DI BANTEN

Bapaslon yang dalam Pilgub Banten pada Jumat (23/8/2024) telah menerima berkas B-1 KWK dari DPP Partai Gerindra syarat pendaftaran pencalonan ke KPU itu, maka nantinya Andra mempunyai harapan soal kemudahan koordinasi antara pihak Pemkot atau Pemkab di Banten.

Yakni soal proses penambahan USB unggulan jika nanti potensi di bangun di atas lahan milik aset kota atau kabupaten.

Maka jika nanti mampu terkoordinasi bakal membantu percepatan membangun keseimbangan fasilitas dunia pendidikan di Banten. Tinggal pemkot atau pemkab rela menyerahkan aset kepada pemprov untuk dibangun sekolah baru alias USB.

Nantinya semua pihak terkait berkoordinasi juga dengan BPK, sehingga prosesnya tetap menempuh prosedural dari pemkot atau pemkab ke Banten.

MELAYANI RAKYAT JANGAN KISRUH SETIAP MUSIM PPDB

img 20240824 200854
Potret kaum emak-emak saat demo di SMKN 5 Kota Tangerang, Banten. (Dok/PenaMerdeka)

“Intinya walaupun siswa SMP atau MTs kewenangannya berbeda, kan mereka saudara saudara kita, notabene warga Banten. Kita (pemprov) yang bangun sekolahnya, lahannya kalau memang ada bisa dari aset milik pemkab atau pemkot. Jadi nantinya warga kota kabupaten mudah melanjutkannya kalau mau ke SMK SMA. Orang Tua siswa gak mesti sedih terus khawatir setiap musim PPDB. Takut anaknya tidak ke sekolah lanjutan dari SMP atau MTs. Semuanya, mereka juga rakyat Banten,” ujarnya menerangkan.

Andra menyebut saat menjadi wakil rakyat lalu dipercaya jadi Ketua DPRD Banten mempunyai pengalaman menata dan pola komunikasi, bahwa yang penting baik tujuannya, menghasilkan kemaslahatan rakyat.

“InsyaAllah meskipun konkuren (kewenangan) beda tetapi kedepan siswa SMP SMK SMA gak ada bedanya. Ini tanggung jawab bersama. Siapapun gubernur Banten-nya melihat rakyat Banten-nya yang tersebar di delapan kota dan kabupaten. Tapi wali kota Cilegon misalkan gak harus masuk mengurusi warga Pandeglang atau Kota Tangerang kan. Nah itu beda lagi mungkin urusannya yah. Makanya saya mohon doa dan dukungan agar amanah kalau dipilih gubernur dalam Pilgub Banten ini Insya Allah mampu diemban.

MENGHAPUS SISTEM ZONASI 

Kata Andra, gelombang kekecewaan orang tua siswa setiap kali digelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap tahun ajaran baru apalagi menyangkut soal sistem zonasi harus diminimalisir atau kedepan tidak terjadi lagi.

“Nanti kita akan dorong supaya metode itu dihapus ke pemerintah pusat. Karena belum cocok juga kalau sekarang diterapkan mengingat jumlah sekolah dan peminat peserta didik baru,” tukasnya.

Selama ini selaku wakil rakyat Banten dirinya mengapresiasi peran sekolah swasta.

Termasuk jenjang formal di bawah satuan Kemenag seperti MI, MTs dan MA yabg juga signifikan membangun dunia pendidikan. Semuanya menjadi mitra ketika siswa ingin melanjutkan sekolah formalnya.

“Mitra, mitra yang sangat signifikan bangun pendidikan buat kita,” kata Andra.

Kemitraan dengan sekolah swasta tetap bejalan, tetapi lantas membangun aset sekolah untuk warga Banten dibawah kewenangan pemprov Banten tidak juga mesti berhenti. (red)

Disarankan
Click To Comments