Pemerintah Siapkan Rp6 Triliun Serap 1 Juta Ton Jagung dari Petani Lokal

JAKARTA,PenaMerdeka – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp6 triliun, dimana hal ini untuk menyerap jagung dari petani lokal sebanyak 1 juta ton. Penyerapan nantinya bakal dilakukan melalui Perum Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyebutkan, penyerapan ini akan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan jagung di dalam negeri.

Arief melanjutkan, kebijakan tersebut diusulkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah mendapat arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Kita tugaskan 1 juta ton. 1 juta ton itu kalau Rp5.500 kan sekitar Rp5,5 triliun sampai Rp6 triliun dengan biaya lain-lain. Itu yang minta dianggarkan,” ucapnya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Arief menjelaskan, skema ini mirip pelaksanaan Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebelumnya, di mana dana bantuan pangan dialihkan ke Bulog untuk menyerap gabah petani seharga patokan Rp6.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, harga jagung yang akan diserap ditetapkan sebesar Rp5.500 per kg untuk kadar air 18-20 persen, atau setara dengan kondisi saat panen.

Namun pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan karena terbentur kesiapan anggaran. “Bulog akan bisa bekerja kalau sudah anggarannya. Anggarannya belum ada,” ujarnya.

Ia menyebutkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah diminta untuk segera mencairkan dana penyerapan tersebut.

Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian 1 juta ton jagung yang mencapai sekitar Rp6 triliun itu sudah termasuk biaya logistik dan operasional.

Ia menambahkan penyediaan anggaran perlu segera dilakukan agar Bulog dapat mulai bergerak di lapangan.

Program penyerapan ini diharapkan mampu memberikan kepastian harga bagi petani jagung di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional untuk sektor pakan ternak dan industri pengolahan.

Pemerintah juga menargetkan kebijakan ini dapat mendorong stabilisasi harga pakan yang dalam beberapa waktu terakhir turut berkontribusi pada inflasi pangan. (Gie)