KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Di tengah suasana hangat menjelang waktu berbuka puasa, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam melontarkan pernyataan reflektif mengenai kondisi ekonomi daerah yang saat ini dirasakan wilayahnya.
Hal itu diungkapnya dalam forum Bincang Ramadhan yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) di Sekretariat, Babakan, Kota Tangerang, Banten Selasa (3/3/2026).
Bukan tebab Rusdi mengungkapkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang kini berada pada ‘titik jenuh’.
Kondisi itu, menurut Rusdi, dipicu oleh keterbatasan lahan pembangunan yang membuat ruang investasi fisik hampir mencapai batas maksimal.
Ia menekankan, meski Kota Tangerang kerap dibanjiri penghargaan, tantangan nyata dalam membiayai pembangunan ke depan memerlukan strategi yang jauh lebih kreatif dan inovatif daripada sebelumnya.
“Hari ini kita berhadapan dengan kondisi kota yang hampir seluruh wilayahnya sudah terbangun. Dari sisi pendapatan, kita ini bisa dibilang sudah sampai di titik jenuh,” bebernya didampingi Anggota DPRD Kota Tangerang, Mustofa Kamaludin.
PAD PERKOTAAN: DIUNTUNGKAN, NAMUN TERBATAS LAHAN
Rusdi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), daerah perkotaan seperti Kota Tangerang sebenarnya diuntungkan dari sisi potensi pajak daerah.
Beberapa sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi andalan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak hotel dan restoran.
“Kita ini wilayah penyangga ibu kota. Nilai tanah tinggi, transaksi banyak, investasi cukup pesat. Itu membuat BPHTB dan PBB kita lumayan,” jelasnya.
Namun ia menegaskan, kondisi Kota Tangerang berbeda dengan daerah yang masih memiliki lahan pengembangan luas. Ia membandingkan capaian PAD Kota Tangerang dengan wilayah lain.
“Di Kabupaten, PBB bisa 600 miliar, BPHTB sampai 1,9 triliun. Di kita PBB sekitar 570 miliar, BPHTB 600-an miliar. Gambaran ini menunjukkan, kita sudah tidak punya banyak ruang investasi baru karena lahannya memang sudah habis,” paparnya.
Ia bahkan menyinggung capaian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dahulu dikenal sebagai IMB.
“Dulu di era Pak WH, retribusi IMB bisa tembus 167 miliar. Hari ini target 30 miliar saja sudah terasa berat. Bukan karena tidak serius, tapi memang lahannya sudah terbatas,” katanya.
TANTANGAN GENJOT PAD DITENGAH KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
Dalam forum yang sesekali diselingi tawa ringan menjelang waktu berbuka, Rusdi menegaskan bahwa persoalan utama pembangunan selalu bermuara pada pembiayaan.
“Sehebat apa pun perencanaan kita, kalau tidak ada anggaran untuk merealisasikan, akan sulit berjalan maksimal. Pada akhirnya, pembangunan itu butuh duit,” ujarnya lugas.
Ia mengakui, DPRD bersama eksekutif terus berupaya mencari formulasi terbaik agar PAD tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Hearing dan pembahasan RPJMD maupun APBD disebutnya menjadi ruang strategis untuk mengurai persoalan tersebut.
Menurut Rusdi, kondisi Kota Tangerang saat ini bisa disebut sebagai wilayah yang sudah ‘given’. Artinya, pertumbuhan ruang fisik sudah sangat terbatas sehingga strategi peningkatan PAD harus lebih kreatif, inovatif, dan berbasis optimalisasi aset yang ada.
Sebab bagi Rusdi Alam, prinsipnya sederhana namun dalam: hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan untuk mencapainya, dibutuhkan keberanian membaca tantangan sekaligus kebersamaan mencari solusi.
“Ada bahasa Arab, al-yaumu khairun min amsi fahuwa rabi’. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Ini harus jadi prinsip kita,” pungkasnya.
DISKUSI TERBUKA DAN REFLEKTIF
Kegiatan Bincang Ramadhan yang digelar Pokja WHTR itu menjadi ruang dialog terbuka antara legislatif dan insan pers, sebab diskusi berlangsung dinamis mencerminkan semangat keterbukaan dalam membahas isu-isu strategis daerah.
Ketua Panitia, Hendra Wibisana menambahkan, bahwa forum tersebut diharapkan menjadi tradisi tahunan sebagai sarana tukar pikiran antara pemangku kebijakan dan jurnalis, demi kemajuan daerah.
