Pencetus Radikalisme Pilkada, Paslon tak Legowo Hadapi Kekalahan

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka – Aksi radikalisme Pilkada dalam perhelatan demokrasi memilih pemimpin daerah secara serentak sejatinya adalah karena upaya untuk memperoleh keinginan menang secara cepat.

Menurut Eny Suhaeni salah seorang nara sumber dalam acara dialog publik ‘Mencegah Radikalisme Pasca Pilkada Serentak’ di Gedung SDI, Bin Bakri Nurul Hikmah, Cipondoh, Kota Tangerang karena ada sejumlah faktor pencetus.

“Salah satunya ada upaya kotor bermain curang seperti melakukan money politik,” kata Enny, Senin (27/2).

Menggelontorkan politik uang tujuannya tentu saja karena ingin memenangkan Pilkada, hanya biasanya menurut dosen di salah satu universitas Kota Tangerang ini menyebutkan, ketika pasangan calon kalah tidak berlaku sportif menerima kekalahan.

Yang terjadi sekarang bisa saja karena telah mengeluarkan uang dan calon pun sudah mengeluarkan berbagai macam upaya lantas dinyatakan kalah akan melakukan tindakan yang bersifat radikalisme dalam Pilkada.

“Jadi adanya radikalisme Pilkada yaa salah satunya karena calon tidak mau menerima kekalahan karena cost politik yang dikeluarkan pasti besar,” ucap Enny.

“Pilkada yang digelar pada 15 Febuari lalu dan rekapitulasi suaranya kan sudah terlihat di KPUD. Ada yang menang dan ada yang kalah.”

Dari hasil ini sudah bisa dilihat apakah calon calon bakal legowo menerima kekalahan. Kalau tidak menerima akan bahaya dan potensi radikalisme Pilkada bisa muncul padahal dalam konsekwensi sebuah kompetisi harus ada yang menang dan kalah.

Enny mencontohkan, dalam Pilkada Banten kali ini hasil rapat terbuka pleno rekapitulasi KPUD sudah bisa dilihat, siapa yang unggul dan kalah.

Kalau tidak legowo menerima kekalahan memang potensial sekali adanya radikalisme dalam Pilkada. Pasalnya masyarakat akan turut tercampur emosinya jika para calonnya yang tidak menyatakan sportif telah kalah.

“Massa pendukung bisa saja akan bertindak diluar ketentuan. Apalagi kalau ada bahasa provokatif dari timses atau calon, ini akan menyulut kebencian antar para pendukung calon,” kata Enny kembali menegaskan.

Yang kedua adalah persoalan pendukung yang terlalu mengagungkan kehebatan paslon. Bahayanya ketika paslon yang didukungnya kalah.

“Tentu dalam posisi ini ada golongan masyarakat yang tidak rela jagoannya kalah. Mereka bisa juga karena terlalu fanatis terhadap jagoannya (pasangan calon). Kita sebagai masyarakat tidak ingin dengar ada gerakan radikalisme dalam Pilkada, ” ucapnya.

Sementara itu Soleh Ardiansyah mantan Ketua DPW GPI DKI Jakarta yang termasuk sebagai narasumber mengatakan, dalam kaum Islam tidak ada upaya untuk menjalankan gaya atau faham radikalisme.

Soleh mengatakan aksi massa tidak yang berbarengan dalam perhelatan pemilihan pimpinan DKI Jakarta tidak mencerminkan radikalisme Pilkada. Sama juga sudah menggambarkan secara gamblang muslim itu tidak melekat dalam aksi aksi yang anarkis.

Dalam beberapa momen aksi demontrasi damai yang melibatkan jutaan muslim di Jakarta prosesnya berjalan lancar atau kondusif,” katanya menjelaskan.

“Radikalisme berasal dari eropa tidak ada dalam ajaran islam. Mudah mudahan di Pilkada Banten soal radikalisme yang berbau sara tidak ditemukan. Umat Islam harus merespon ini. Karena Islam sangat cinta damai dan amat menghargai NKRI,” ucap Soleh.

Maka dari itu dalam momen ini jangan sampai ada radikalisme Pilkada, entah di DKI Jakarta dan lainnya.

“Memang seharusnya tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Walaupun memang secara tidak langsung efeknya meluas sampai ke daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada serentak juga,” tandasnya menjelaskan. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments